Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pernyataan Bersama 51 LSM : PERKEMBANGAN POLITIK MUNGKIN RUGIKAN GERAKAN REFORMASI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 03 Februari 2001

Jakarta, Kompas
Perkembangan politik saat ini amat mungkin merugikan gerakan reformasi dan kepentingan rakyat. Pertarungan intraelite sudah mengarah pada situasi gawat yang cenderung mengadu domba kelompok masyarakat. Hal tersebut makin membuka peluang bagi kekuatan Orde Baru (Orba) yang sangat agresif untuk kembali mengambil posisi strategis dalam kelembagaan negara.

Demikian pernyataan 51 lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentang perkembangan politik terakhir, di kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta, Selasa (2/2). Seruan bersama dibacakan oleh Ketua PBHI Hendardi didampingi antara lain oleh Romo Sandyawan Sumardi (Sanggar Ciliwung), Emmy Hafidz (Walhi), Zoemrotin (YLKI), Tri Agus Siswomihardjo (Solidamor), Binny Buchori (Infid), Ifdhal Kasim (Elsam), dan Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan.

Potensi konflik horizontal dan kembalinya kekuatan Orde Baru, ujar Hendardi, tampak nyata dari pengerahan massa besar-besaran dengan menggunakan uang, sentimen etnis, agama, dan partai politik. "Selain itu, elite Orde Baru berupaya secara sistematik untuk mengalihkan arus informasi untuk kembali kelem-bagaan negara, saluran komunikasi politik, bahkan dengan memanipulasi simbol perlawanan rakyat sipil," ujar Hendardi.

Ke-51 LSM mengajak masyarakat untuk merapatkan barisan dan menyelamatkan reformasi total, yakni dengan mengadili penjahat politik Orde Baru, menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), membubarkan Dwifungsi TNI dan sistem teritorialnya, serta mengadili Soeharto dan kroninya. "Ini adalah keprihatinan organisasi non-pemerintah terhadap situasi politik yang secara diametral merugikan kepentingan rakyat. Kami tidak dukung-mendukung, kecuali mendukung
kekuatan anti-Orba," tegas Hendardi.

Masyarakat diminta tidak mudah termanipulasi oleh kedok demokrasi dengan mekanisme voting. Selain itu, masyarakat diminta mendengarkan hati nurani, mengembangkan solidaritas, dan membela diri dari berbagai upaya elite untuk memindahkan medan pertikaian dari lingkungan vertikal elite ke lingkungan horizontal masyarakat.

"Sekarang saatnya rakyat berjuang melawan pembelokan isu, pengaburan informasi, dan provokasi melalui media massa oleh kekuatan Orde Baru," tambah Hendardi. 

Berdampak buruk
Sementara Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan mengatakan, terlepas ada rekayasa atau tidak, konflik horizontal memang sangat potensial. Konflik horizontal di Jakarta amat mungkin merembet ke luar Jakarta. Hal itu akan berdampak buruk pada penegakan HAM, karena logika konflik elite berbeda dengan konflik horizontal.

"Kalau elite dapat bersalaman kembali setelah konflik usai, massa tidak bisa karena konfliknya diperumit kecemburuan sosial, ekonomi, dan sentimen stereotip," ujar Nababan.

Nababan setuju bahwa kekuatan Orde Baru harus diputuskan, bukan dimusnahkan, dari upaya untuk bangkit dan mendominasi kehidupan politik kembali. Peluang kembalinya kekuatan Orde Baru muncul karena gagal menciptakan keadilan ekonomi, politik, dam moral sehingga dukungan populer rakyat anjlok. "Kembalinya dominasi Orba sangat berbahaya karena itu berarti kita akan masuk kembali pada periode kekuasaan otoriter," tegasnya.

Selain LSM di atas, lainnya adalah AJI, Bina Desa, Fakta, LBH Jakarta, YLBHI, Kontras, ISJ, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Yayasan Nadi, Urban Poor Consortium, Forsola, Yayasan Komunikasi PGI, Pijar, LPIST, LSAF, Pasticide Action Network, Komnas Perempuan, Lentera, Kalyanamitra, Mitra Perempuan, Front Aksi Perempuan Indonesia, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Kelompok Perempuan Salsabila, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Lapmi.

Selain itu ada pula TAH Irja, Tapak Ambon, Yasanti Yogyakarta, Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial Solo, Yayasan Alfa Omega Kupang, Yappika, YPMD Papua, Yayasan Geni Nastiti, Yayasan Swagiri Bogor, Yayasan Pengembangan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Papua, Flower Aceh, dan Forum LSM Aceh. (p02)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 393 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org