Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS: Masuk PPP Muchdi Punya Agenda Tertentu

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Mei 2011

Jakarta - Masuknya Muchdi Purwoprandjono ke PPP dari Gerindra hingga kini masih menjadi tanda tanya. Mantan pejabat tinggi BIN ini dinilai memiliki agenda tertentu bergabung ke partai berlambang Kabah itu.

"Masuknya Muchdi ke PPP dengan segudang permasalahan hukum yang belum selesai patut kita sayangkan. Muchdi sepertinya memiliki agenda tertentu di PPP," ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar saat berbincang dengan detikcom, Rabu (18/5/2011) malam.

Selain kasus hukum Munir dan penculikan aktivis, Muchdi selama ini dinilai tidak memiliki background tentang PPP atau politik dunia Islam. Keberadaan Muchdi pun diduga kuat untuk menunggangi PPP.

"Muchdi tidak memiliki background soal PPP, jadi pasti ada alasan tertentu kenapa masuk PPP. Bisa jadi PPP nantinya akan ditunggangi Muchdi demi tujuan tertentunya itu," terangnya.

Pindahnya Muchdi juga tidak mendapat reaksi yang keras dari partai asalnya, Gerindra. Apakah Gerindra atau Prabowo sengaja ingin menyusupkan Muchdi ke PPP?.

"Kita melihat memang semacam ada penyebaran ke sana, tetapi kebenarannya kita belum tahu. Biarkan masyarakat yang menilainya," imbuh Haris.

Sebelumnya, Muchdi Pr mengklaim dirinya telah terpilih menjadi Ketua DPW Papua yang baru. Namun hal ini langsung mendapat penolakan dari DPP PPP yang justru mengakui terpilihnya Bachtiar Ghaffar sebagai ketua DPW Papua.

Bahkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan musyawarah wilayah (muswil) Papua telah terbelah dua. Suryadharma menjelaskan, dua muswil itu yakni antara Muswil yang diselenggarakan 13 cabang dan Muswil yang diselenggarakan 9 cabang. Muswil terpecah karena 13 cabang tersebut menolak ketua DPW yang lama karena dianggap banyak masalah dalam memimpin.

"Nah, yang 13 cabang ini dari sudut jumlahnya saja sudah lebih banyak, dan yang 13 cabang dipimpin langsung ketua bidang organisasi kader dan keanggotaan. Nah, DPP mengambil sikap yang sah dalam Muswil itu, yaitu Muswil yang dihadiri 13 cabang," papar menteri agama itu.

Suryadharma mengatakan, DPP memilih Muswil yang dipimpin Bachtiar Ghaffar sebagai yang sah karena pertimbangan mayoritas. Bachtiar membawahi 13 cabang, sementara Muchdi 9 cabang.

"Kalau ibaratnya ada dua pilihan, yaitu Pak Muchdi dan Pak Bachtiar. Kita timbang-timbang tuh, Pak Muchdi dan Pak Bachtiar perolehan suaranya yang besar yang mana? Yang terbesar Pak Bachtiar, sederhana itu saja," ujar Suryadharma.(her/feb)



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 168 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org