Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kegagalan Sistematis dalam Mengungkap Kebenaran

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 April 2011

Jakarta, Kompas - Sejak rezim Orde Baru tumbang pada Mei 1998, ditemukan kegagalan sistematis dalam upaya negara mencapai kebenaran, terutama untuk kejahatan yang paling serius. Retorika reformasi dinilai tidak sesuai dengan kenyataan. Keadilan transisi pun dinilai keluar jalur.

”Hal yang paling mencolok adalah tidak ada tindakan yang diambil pejabat tinggi pemerintah, terkait pola kegagalan yang terus muncul dalam upaya mengungkap kebenaran dan meraih pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kasus-kasus kekerasan terjadi, tetapi pelakunya hanya mendapat hukuman ringan,” kata Direktur International Center for Transitional Justice (ICTJ) Galuh Wandita saat diskusi publik dan peluncuran laporan ”Keluar Jalur, Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto” di Jakarta, Kamis (7/4).

Laporan tersebut disusun oleh ICTJ bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Sejak Soeharto berkuasa, ratusan ribu orang Indonesia menderita karena rangkaian pelanggaran HAM, termasuk perubahan konstitusi, reformasi di sektor hukum dan keamanan, serta pembentukan lembaga baru untuk mengungkap kebenaran tentang pelanggaran masa lalu. Namun, upaya-upaya tersebut gagal dalam memberikan rasa keadilan bagi korban, terutama masih berlakunya impunitas dalam kejahatan HAM. Oleh karena itu, penting bagi ICTJ dan Kontras untuk tetap berupaya mendorong tercapainya keadilan. Jika kekejaman pada masa lalu itu tidak ditangani, pola pelanggaran serupa dapat terulang.

Laporan itu juga menggarisbawahi tingkat pembebasan yang mencapai 100 persen terhadap orang yang didakwa melakukan pelanggaran di pengadilan HAM. ”Dari total 34 orang tertuduh dari berbagai kasus yang dibawa ke pengadilan, hanya 18 orang yang dinyatakan bersalah. Pada akhirnya semua terdakwa dibebaskan dalam tahap banding,” kata Koordinator Nasional Kontras Haris Azhar.

Pemimpin Redaksi Majalah Prisma Daniel Dhakidae menanggapi bahwa yang sedang dan akan terjadi adalah suatu pengedaluwarsaan isu-isu HAM sebagai isu-isu politik, dalam arti bahwa ia tidak bersifat absolut, tetapi relatif. ”Yang dibawa ke pengadilan ternyata dibebaskan. Semua aman, semua bersih. Solusi instan ternyata lebih penting daripada solusi jangka panjang. HAM,” kata Dhakidae. (LOK)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,141 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org