Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pemerintah Gagal Berikan Rasa Keadilan Bagi Korban HAM

Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 April 2011
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden, hingga hari ini, Pemerintah, dituding gagal memberikan rasa keadilan bagi ribuan korban kekerasan akibat tindakan represif aparat keamanan di jaman Orde Baru.

Menurut Direktur Internasional Center for Transitional Justice, pada masa awal reformasi, sebenarnya sudah terlihat adanya upaya positif dari Pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM, dengan jalan mengubah konstitusi, reformasi sektor hukum, keamanan, dan membentuk lembaga baru.

"Semuanya untuk mengungkap kebenaran tentang pelanggaran masa lalu dan minta pertanggung jawaban pelaku," ujarnya dalam siaran pers yang diterima wartawan dalam acara diskusi berjudul Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto, yang digelar di Kantor Komnas HAM, Kamis (7/4/2011) siang.

Namun berdasarkan tinjauan menyeluruh, lanjut Galuh, upaya-upaya tersebut gagal total, untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban.

"Upaya-upaya tersebut gagal total dalam memberikan rasa keadilan bagi korban, terutama dengan masih berlakunya impunitas dalam kejahatan HAM. Hal ini membuat gerakan reformasi keluar dari jalur yang seharusnya," katanya.

Penyebab gagal totalnya agenda reformasi dalam bidang HAM tersebut, menurut Galuh, diakibatkan karena tidak adanya tindakan yang diambil pejabat tinggi Pemerintah terkait upaya mengungkap kebenaran dan mencari pertanggung jawaban atas pelanggaran HAM yang terjadi.

Adapun temuan-temuan ICTJ, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kontras, tersebut dalam proses transisi HAM setelah kejatuhan Soeharto dibukan dalam sebuah buku setebal 112 halaman, yang diluncurkan ke publik hari ini.

"Temuan dari laporan yang berjudul Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia ini mengarisbawahi tingkat pembebasan yang mencapai 100 persen terhadap orang yang didakwa melakukan pelanggaran di pengadilan HAM," katanya.


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 806 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org