Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Bawa Jagung dan Singkong, Petani Banggai Tuntut Hak Atas Tanah di Istana

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2011

Jakarta - Sepuluh orang dari Serikat Petani Toili Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menggelar aksi damai di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut pemerintah mengembalikan hak atas tanah mereka yang dikuasai sepihak oleh swasta dibantu oleh oknum aparat TNI dan Kepolisian.

Dalam aksinya, Rabu (30/3/2011), mereka mengenakan pakaian hitam-hitam dan membentangkan spanduk besar bertulis 'Cabut Izin Hak Guna Usaha PT KLS di Kecamatan Toili'. Tidak hanya itu, mereka juga membawa hasil bumi seperti jagung, ubi, dan singkong.

"Tanah kami telah dirampas. Mati atau hidup sama saja jika kami sebagai petani tidak punya tanah lagi. Tanah sumber kehidupan kami," teriak seorang petani, Nasrun Mbau.

Nasrun bercerita, konflik penguasaan lahan antara masyarakat Desan Piondo dan Desa Bukit dengan PT BHP, sekarang diakuisisi PT KLS, dimulai pada 1990-1991. Kemudian perlawanan terhadap pihak perusahaan muncul kembali pada 2002 seiring dengan petani yang semakin kekurangan tanah akibat pengusiran pihak perusahaan.

"Kalau memang persoalan ini sengaja dibuat mentelantarkan kami, ini sengaja dibuat pemerintah," teriak Nasrun dengan suara bergetar dengan mengangkat kepalan tangannya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, akibat aksi perlawanan itu, sebagian petani Banggai juga harus berhadapan dengan hukum. Sebagian juga sudah divonis 3 sampai 4 tahun penjara.

"Kami dikriminalisasi. Kami terancam terusir dari tanah kami selamanya," ujarnya.

Christ, aktivis dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), yang melakukan advokasi, mengatakan, kasus petani Banggai ini adalah satu dari sekian kasus konflik agraria yang tidak pernah digubris oleh pemerintah.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,358 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org