Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Surati Megawati

Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Maret 2011
JAKARTA--MICOM: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyurati Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait dengan dukungan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan salinan surat terbuka yang diterima Antara di Jakarta, Senin (28/3), Kontras dan sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya mengharapkan PDIP menjadikan agenda penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat sebagai salah satu agenda politik.

Menurut LSM tersebut, agenda itu dapat diwujudkan dengan menggunakan kapasitas dan otoritas politik PDIP untuk mendorong, mendesak, dan memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan keppres pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa sebagaimana rekomendasi DPR pada 29 September 2009.

Selain itu, Kontras juga mengharapkan agar politik HAM dijadikan sebagai dasar kebijakan PDIP guna menjaga, menjamin, dan melindungi WNI dari beragam upaya dehumanisasi baik oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat tertentu.

Kontras juga menginginkan agar PDIP meningkatkan konsistensinya dalam memberikan dukungan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di parlemen, dan tidak menjadikan agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebagai alat barter kepentingan politik tertentu dengan pihak lain yang menghalangi proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Kontras dan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya mengutarakan rasa keprihatinan karena politik HAM akhir-akhir ini semakin menunjukkan kemunduran (defisit), khususnya dalam hal dukungan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu sebelum munculnya UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Selain itu, kekisruhan koalisi parpol akhir-akhir ini dinilai semakin menunjukkan bahwa koalisi dibangun hanya untuk kepentingan stabilitas kekuasaan ketimbang tujuan politik itu sendiri sebagai sarana untuk mensejahterahkan rakyat, penegakan hukum dan keadilan.

Karena itu, mereka tidak meyakini bahwa koalisi yang dibangun akan menjadikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebagai salah satu agenda koalisi.

Selain Kontras, surat tersebut juga ditandatangani antara lain oleh Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Jaringan Solidaritas Keluarga Korban untuk Keadilan (JSKK), dan Lembaga Perjuangan Korban Orde Baru (LPR - KROB). (Ant/OL-9)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 172 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org