Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Tuntut Penyelesaian Kasus Aktivis 1998

Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 Maret 2011
JAKARTA--MICOM: Komisi Orang Hilang dan Tindak kekerasan (Kontras), Rabu (9/3), mendatangi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR terkait penghilangan dan penculikan aktivis 1997-1998 silam.

"Kita ke sini untuk menindaklanjuti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berdasarkan rekomendasi dari DPR yang dibuat semenjak 2009, sudah banyak pertemuan yang digelar dengan Kemenkopolhukam, Menteri Hukum dan HAM, secara informal juga sudah kita sampaikan ke jaksa agung. Kami juga sudah bertemu dengan Denny Indrayana beberapa kali untuk minta menjembatani dengan Presiden untuk menindaklanjuti semua komunikasi yang ada agar membuahkan putusan," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar, Rabu (9/3).

"Yang penting itu politik hukumnnya, pemerintah punya komitmen tidak untuk dukung itu. Ada banyak undang-undang juga tidak jalan," lanjut Haris.

Ia lantas mengungkapkan bahwa yang hilang dari konteks penegakan HAM di Indonesia adalah soal dukungan politiknya. "Undang-undang sudah ada, pengalaman sudah ada, inisiasi sudah ada, tapi soal dukungan politik ini konkret atau tidak?" tanya Haris.

Kontras datang ke UKP4 dengan membawa dua tuntutan yaitu pencarian orang hilang dan mengungkap fakta-fakta orang hilang, serta penyelesaian proses hukum. Menurut Haris hal ini penting dan fundamental karena di dalam UU administrasi kependudukan ada rekomendasi hukum, yaitu di dalam UU no 22. "Jadi memang tuntutannya sangat manusiawi dan legal konstitusional."

Staf khusus Kepresidenan bidang hukum Denny Indrayana menyambut permintaan Kontras dengan mengatakan bahwa saat ini tanggung jawab penyelesaian kasus ini berada di tangannya.

"Saya sudah sampaikan kepada presiden, dan sementara ini tanggung jawabnya ada pada saya untuk mengkaji ini. Saat ini, saya melakukan pilihan opsi apa yang terbaik, bukan dari segi politik tapi dari sisi kemanusiaan," ujar Denny. "Memang kasus pelanggaran-pelanggaran ini kan bukan masalah yang harus dilihat dari unsur politiknya saja, atau dari yuridisnya saja, tapi yang paling penting sisi kemanusiaannya yang harus diperhatikan."

Denny sendiri mengklaim opsi-opsi dalam penyelesaian kasus ini sudah ada. Ia juga mengatakan sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM dan beberapa pihak yang memang concern dengan masalah ini. "Ketika ini masih berjalan, biarkan dia matang dulu untuk bisa disajikan." (*/OL-13)


Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,207 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org