Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: SBY Sibuk Pertahankan Kekuasaan

Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 05 Maret 2011

VIVAnews - Koalisi pemerintah yang terdiri atas sejumlah partai terancam pecah setelah muncul perbedaan pendapat dalam menyikapi Hak Angket Mafia Perpajakan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun berancang-ancang untuk merombak kabinet sebagai bentuk teguran kepada partai politik yang dianggap tidak mematuhi komitmen awal koalisi.

Namun, Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, menyesalkan sikap SBY yang dianggap hanya sibuk mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, hal penting yang menyangkut kesejahteraan rakyat pun bisa terabaikan.

"SBY tidak punya platform politik yang jelas, yang diorientasikan kepada kepentingan masyarakat. Yang membuat dia sibuk dalam 1,5 tahun terakhir, hampir pasti berurusan dengan prospek kekuasaannya sendiri," kata Usman saat ditemui di kediamannya, Bogor, Jumat malam, 4 Maret 2011.

Usman kemudian mencontohkan pemerintah yang hanya sibuk mengurusi hal-hal yang mengancam kekuasaannya. "Misalnya seandainya persoalan pajak atau Century dibuka. Kondisi itu bisa membuat pemerintah tidak punya kesempatan atau waktu untuk memikirkan nasib rakyat," ujar aktivis Hak Asasi Manusia ini.

Padahal, Usman menjelaskan, banyak persoalan menyangkut kesejahteraan rakyat yang belum juga diputuskan pemerintah. Seperti penundaan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial yang belum dilaksanakan, dan masalah sengketa pertanahan yang belum juga beres.

Usman juga ragu pemerintah dapat serius dalam bidang penegakan hukum. Karena, selama ini, penegakan hukum hanya dijadikan negosiasi sebagai alat politik dalam mempertahankan kekuasaan.

"Kalau sebesar kasus pajak dan Century didagang-sapi hanya untuk stabilitas koalisi pemerintahan, sulit berharap prospek penegakan hukum di sisa pemerintahan 3,5 tahun ke depan memenuhi harapan masyarakat. Akan semakin banyak agenda keadilan yang terkesampingkan oleh hiruk pikuk koalisi serta negosiasi kekuasaan," ujar Usman. (art)

• VIVAnews


Isu terkait:


Dilihat : 771 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org