Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pemerintah Dukung Perda Larangan Ahmadiyah

Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 Maret 2011
VIVAnews - Beberapa daerah secara resmi melarang keberadaan Ahmadiyah. Jaksa Agung Basrief Arief menilai sikap Pemerintah Daerah mengeluarkan keputusan tersebut sejalan dengan Surat Keputusan Bersana (SKB) tiga menteri.

"Saya kira tidak [bertentangan], itu sejalan," kata Basrief, di Kantor Presiden, Selasa 1 Maret 2011.

Basrief juga menilai Pemerintah Daerah lebih mengetahui kondisi masing-masing daerahnya.

Senada dengan Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, mengatakan aturan daerah tentang pelarangan Ahmadiyah tidak perlu dipersoalkan. "Itu kewenangan kepala daerah," kata Patrialis di Kantor Presiden, 1 Maret 2011.

Menurut Patrialis, pelarangan Ahmadiyah sudah dilakukan sejak dulu. Peraturan Daerah tentang pelarangan Ahmadiyah juga dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau SKB Tiga Menteri.

"Dalam SKB malah memberi peringatan keras terhadap Ahmadiyah. Dilarang menyebarkan," kata dia

Sementara itu Koordinator Eksekutif Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menilai demonstrasi anti-Ahmadiyah yang dilakukan sejumlah organisasi agama menjadi tren pemicu keluarnya Peraturan Daerah yang melarang Ahmadiyah.

"Pasca Cikeusik, ada tren yang dibangun dalam merespons Ahmadiyah, yaitu mendesak lewat demontrasi agar Perda muncul," kata Haris di gedung LBH Jakarta, Selasa, 1 Maret 2011.

Dalam catatan Kontras, setidaknya ada 11 peraturan daerah dari level Bupati hingga Gubernur yang melarang adanya Ahmadiyah. Kontras menilai pemerintah lokal mudah ditekan untuk mengeluarkan aturan melarang Ahmadiyah. "Pemda lebih taat pada tekanan dari pada hak-hak kelompok minoritas," tegas Haris.


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 656 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org