Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
LSM Minta Wacana Pembubaran Ormas Sebaiknya Dikesampingkan

Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Februari 2011
JAKARTA--MICOM: Para perwakilan LSM mengingatkan agar wacana pembubaran organisasi massa dikesampingkan.

Pasalnya, pengusutan tuntas kasus bentrokan dan kerusuhan di Cikeusik, Pandeglang, Banten, dan Temanggung, Jateng, tersebut dinilai lebih penting dibanding pembubaran ormas anarkis.

Perwakilan dari sejumlah lembaga sosial masyarakat tersebut menyampaikan hal itu saat menemui Kapolri Jenderal Timur Prtadopo di Kantor Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/2).

Mereka berasal dari Setara, Kontras, Komnas HAM, Human Rights Working Group (HRWG), Wahid Institute, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), dan LBH Jakarta, serta sejumlah lainnya.

"Wacana pembubaran ormas itu sebaiknya dikesampingkan terlebih dahulu karena itu bisa menimbulkan pergeseran isu dari keperluan untuk menindak pelaku kekerasan atas dasar kebencian dan permusuhan agama menjadi perdebatan yang lain tentang perlu tidaknya kebebasan berorganisasi bagi kelompok anarkis," ujar Usman Hamid dari Kontras.

Senada dengan Usman, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay menilai pembubaran ormas tak menyelesaikan persoalan. "Pembubaran ormas bukan solusi karena kalau dibubarkan hari ini, besok membentuk baru. Hanya ganti nama," ujarnya.

Wacana pembubaran ormas tersebut dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan hari pers di Kupang, Rabu (9/2).

Dari Polri sendiri, Polri mengaku tidak memiliki otoritas untuk membubarkan ormas. Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Ketut Untung Yoga Ana mengatakan, menurut pasal 13 dan 17 UU nomor 8 tahun 1985 serta pasal 18-27 PP nomor 18 tahun 1986, mekanisme pembubaran ormas berada di tangan pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kotamadya sesuai level ormasnya. (*/OL-3)


Kasus terkait Penembakan Misterius 1985;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 220 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org