Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
TINDAK KEKERASAN
Pemerintah Dinilai Gagal Kelola Kemajemukan Bangsa

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah dianggap gagal mengelola kemajemukan bangsa. Hal ini mengingat tingginya angka tindak kekerasan, termasuk yang berlatar belakang agama, yang terkesan mendapatkan pembiaran dari pemerintah.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq pada acara peluncuran jurnal MAARIF edisi akhir tahun 2010, dan diskusi bertemakan Kekerasan dan Rapuhnya Politik Multikulturalisme Negara, di Jakarta, Rabu (15/12).

Hadir pula Prof Dr Ahmad Maarif selaku keynote speec, serta sejumlah pembicara lainnya, yakni peneliti LIPI Asvi Warman Adam, budayawan Radhar Panca Dahana, dan koordinator Kontras Usman Hamid.

"Negara telah gagal melakukan fungsinya sebagai pelindung bagi warganya tanpa melihat struktur hubungan mayoritas-minoritas, perbedaan agama, bahasa, suku, dan adat," ujar Fajar.

Menurut dia, gejala pembiaran pemerintah itu ternyata pada akhirnya hanya akan melibatkan kelompok-kelompok sipil yang berefek di dalam tindakan-tindakan intoleran yang menjadi sebuah anomali dalam proses demokratisasi.

Fajar mengatakan, mengutip data temuan Aliansi Kebangsaan untuk Kerukunan Beragama tercatat kekerasan berlatar belakang agama pada 2010 meningkat dibandingkan 2009. Jawa Barat masih tercatat sebagai daerah yang memiliki catatan kekerasan berlatar belakang agama tertinggi.

Hingga September 2010, kekerasan berlatar belakang agama di Jawa Barata tercatat 117 kasus, lebih tinggi dibandingkan 2009 yang mencatat 114 kasus. Hal ini belum termasuk penutupan pantia asuhan milik Jama`ah Ahmadiyah di Kampung Cicariang, Tasikmalaya, Penyegelan HKBP di Sukabumi, HKBP Ciketing, dan pembakaran masjid Ahmadiyah di Ciampea, Bogor.

Aparat Harus Tegas

Untuk itu, dia menilai, perlu adanya ketegasan aparat dengan mengedepankan pendekatan hukum yang berlaku. Dalam kaitan ini, pemerintah harus bisa mengelola perbedaan dan kemajemukan bangsa dengan mengedepankan keadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya bangsa. Dia menambahkan, demokrasi membutuhkan pembelajaran dengan mengukuhkan semangat keterbukaan, bukan penonjolan sikap ekslusivisme golongan. "Jika tidak ada ketegasan aparat negara dan langkah pro-aktif kelompok-kelompok sipil berbasis keagamaan guna meredam kekerasan, maka masa depan demokrasi kita yang masih belia ini berada di bibir jurang ketidakpastian," katanya.

Sedangkan, Ahmad Syafii Maarif menilai, ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah kekerasan pada jalur hukum memberikan ruang dan persepsi bagi masyarakat luas untuk merepropoduksi dan melakukan kekerasan serupa.

Terlebih lagi, ujar dia, kesemua hal tersebut didorong lambannya perbaikan ekonomi dan kesejahteraan di tingkat akar rumput. Serta, diperparah dengan sikap intoleransi yang diperlihatkan sebagian anggota masyarakat dalam menerima kemajemukan memunculkan reaksi anarkis bahkan meruntuhkan bangunan kultural dan moralitas kebangsaan.

"Oleh karena itu, komunikasi dan kerjasama kultural antar suku, antar agama dan antar budaya perlu dilakukan dan terus digalakkan agar muncul sikap saling memahami terhadap perbedaan," katanya. (Tri Handayani)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 595 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org