Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Bongkar Kasus Munir, Butuh Keberanian Politik Presiden

Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta -Mantan anggota Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya membutuhkan sedikit keberanian politik untuk membongkar misteri pembunuhan Munir. "Ini karena kasus ini sudah semakin terang dengan bocornya dokumen kawat diplomatik pejabat Amerika Serikat terkait pembunuhan aktivis HAM ini," katanya Minggu (19/12).

Sebelumnya Wikileaks melansir sejumlah dokumen kawat diplomatik terkait pembunuhan Munir berjudul "Dugaan Keterlibatan Pejabat Tinggi". Dalam dokumen itu tercantum nama mantan Kepala Badan Intelejen Nasional, A.M Hendropriyono, sebagai dalang pembunuhan Munir. Hendro disebut pernah memimpin rapat untuk menyusun skenario pembunuhan Munir pada awal Januari 2004.

Dalam rapat tersebut, BIN menyunsun beberapa skenario pembunuhan bagi aktvis Hak Azasi Manusia ini. Awalnya, BIN berencana membunuh Munir di kantornya. Selain itu, skenario lainnya adalah membunuh di rumah, dengan bom mobil bahkan menggunankan santet.

Menurutnya, pemerintah selama ini telah gagal dalam membongkar siapa dalang dibalik pembunuhan ini. Sejauh ini, baru satu orang yang terjerat hukum dalam kasus ini. Dalam kasus ini Pollycarpus, mantan pilot Garuda Indonesia, telah divonis 20 tahun penjara karena dinilai terbukti telah membunuh Munir. Namun, siapa yang merencanakan, apa motif dibalik pembunuhan ini, dan siapa yang memerintahkan Pollycarpus, sampai saat ini masih gelap.

Usman menyatakan, ketidakmampuan pemerintahan SBY mengungkap kasus ini menjadi catatan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. "Realitas hukum kita selalu terbalik, apa yang dikatakan polisi tidak terbukti adalah kebalikan dari fakta yang ada," katanya.

Aktivis KontraS ini menyatakan, selama ini pemerintah hanya diam dalam pengungkapan fakta kasus ini. Beberapa temuan TPF tidak pernah diungkapkan kepada publik. Namun, ia bersyukur fakta ini akhirnya terungkap melalui dokumen yang dibocorkan Wikileaks. "Sejak awal saya sudah menduga bahwa fakta ini akan terungkap, tinggal menunggu waktu saja," ujarnya.

Usman menambahkan, SBY juga hanya diam ketika kesepakatan antara BIN dan TPF dicederai. Usman bercerita, pada awalnya TPF menandatangani kesepakatan dengan BIN untuk mencari fakta terkait pembunuhan ini. Dalam kesepakatan itu, BIN berjanji akan memberikan akses kepada TPF untuk memeriksa pejabat-pejabatnya yang diduga terkait pembunuhan ini. "Faktanya banyak pejabat BIN yang kami panggil tapi tidak mau datang," ujarnya.

Selain itu, BIN juga pernah berjanji akan memberikan notulensi rapat yang diduga merencanakan skenario pembunuhan terhadap Munir. Namun, lagi-lagi janji itu diingkari. "Mereka malah memberikan dokumen yang tidak kami minta," kata Usman. Karena itu, Usman berharap dokumen ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait kasus ini. Selain itu, Usman juga berharap hal ini dapat mengungkap misteri dibalik pembunuhan Munir.

FEBRIYAN



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,156 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org