Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Remunerasi, Reserse dan Polantas Harus Bersih

Sumber: riaupos.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010

JAKARTA (RP) – Kucuran uang negara untuk remunerasi aparat Polri disambut kritik dan harapan kalangan aktivis. Mereka berharap, Korpas Bhayangkara bisa benar-benar profesional dan bersih.

“Selama ini, citra polisi masih identik dengan Pungli (pungutan liar) dan jalur belakang. Kita menunggu, setelah remunerasi ini cair apa bisa benar-benar bersih? “ ujar Koordinator Kontras Haris Azhar pada JPNN kemarin (18/12).

Kontras selama ini sudah melakukan riset terhadap kinerja kepolisian. “Kami menemukan fakta kalau reserse dan polisi lalu lintas masih dikeluhkan oleh publik,” tambahnya.

Tercatat, pada tahun anggaran 2009, anggaran penyelidikan dan penyidikan setiap tahunnya hanya berkisar Rp500 miliar dari total anggaran Polri sekitar Rp24,8 triliun.

Jika dibagi secara proporsional, anggaran penyelidikan dan penyidikan berkisar Rp4 juta untuk kasus kecil dan Rp20 juta untuk kasus besar.

“Jumlah sebesar itu memang tidak sebanding, namun juga tidak boleh melegalkan cara-cara jalur belakang seperti membebankan biaya perkara pada pelapor atau pada tersangka,” kata Haris.

Menurut magister alumni Essex University itu, remunerasi yang cair Januari 2010 nanti akan menjadi suntikan bagi polisi di level pangkat bawah. “Mereka bisa fokus menjalankan tugasnya tanpa harus berfikir untuk mencari kerja sambilan seperti jadi tukang ojek atau security,” katanya.

Pemerintah telah memutuskan akan memberikan remunerasi pada polisi berdasar Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian RI.

Berdasarkan peraturan tersebut, tunjangan kinerja pegawai kepolisian dibagi dalam beberapa kelas yang berdasarkan kepangkatan. Kelas jabatan tertinggi dalam tubuh kepolisian adalah kelas jabatan 18.  Tentu saja tunjangan kinerjanya pun tertinggi. Yakni senilai Rp21, 3 juta. Sedangkan untuk kelas jabatan 17 akan memperoleh tunjangan kinerja senilai Rp16,2 juta. Sedangkan untuk tunjangan kinerja terendah akan didapat oleh kelas jabatan 2 yakni Rp553 ribu.

Secara terpisah, pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Bambang Widodo Umar menilai pemberian remunerasi harus diikuti dengan transparansi dan pengawasan.

“Renumerasi gaji tanpa ada pengawasan tidak cukup. Saat ini pengawasan cukup lemah,” katanya

Dia mencontohkan, beberapa dugaan kasus korupsi yang melibatkan internal polisi ketika disidik oleh internal (sesama polisi) selalu bersifat subjektif dan tak pernah selesai.  “Kita punya Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal. Itu harus difungsikan sebagai pengawas yang juga diberi wewenang untuk menyidik,” katanya.(rdl/jpnn)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 959 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org