Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Perempuan Harus Lawan Tidak Kekerasan

Sumber: hariansumutpos.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010

Diah Susilowati, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut.

Mungkin saat ini kedudukan perempuan sudah lebih baik dari puluhan tahun lalu. Perempuan sudah banyak yang bersekolah tinggi, menduduki jabatan strategis di birokrasi, perusahaan
dan kancah politik.

Tapi, apakah ini menjawab bahwa perempuan sudah lepas dari kemarginalan, sudah hilangkah budaya patriarki, bagaimana kekerasan yang dialami perempuan.  Nyatanya, kondisinya perempuan masih menyedihkan. Objek kekerasan masih perempuan, tak pelak kekerasan sering menimpa perempuan. Demikian kata Diah Susilowati, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut.

Menurut wanita kelahiran Kudus-Jawa Tengah, 15 Maret ini, kekerasan terhadap perempuan tak terlepas dari konstruksi budaya patriarki, yakni sistem yang meletakan kaum perempuan terdominasi dan tersubordinasi, dimana laki-laki menentukan, perempuan ditentukan.

“Di dalam masyarakat kita, tak heran ada seorang istri dipukul suaminya namun tidak melakukan perlawanan hanya karena alasan mempertahankan mahligai rumahtangga. Karena faktor impunity (kebebasan dari hukuman ) itu pula kekerasan terhadap perempuan lebih menyerupai fenomena gunung es. Artinya data yang terungkap tidak mewakili kondisi riil yang terjadi di masyarakat,” ujar wanita single parent ini.

Lantaran masih kuatnya budaya patriarki, sambung Diah, masih terjadi banyak ketimpangan pada relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang berimbas pada tidak adanya jaminan keadilan gender. “Budaya patriarki yang kuat kerap kali menimbulkan konflik laten yang berdampak pada disharmoni sosial gender, diskriminatif, stereotip terhadap perempuan,” kata wanita lulusan Universitas Gajah Mada (UGM) ini.

Menurutnya, kontruksi budaya patriarki akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan di lingkungan manapun. Struktur budaya patriarkis akan melahirkan pola hubungan sosial gender yang bersifat vertikal dan tersuborganisasi bagi perempuan.

“Laki-laki kerap memandang perempuan hanya pelengkap hidupnya. Tidak mengherankan, tingkat kekerasan pada perempuan yang terjadi dalam ranah publik dan dosmestik dari tahun ke tahun jumlahnya terus bertambah,” kata wanita yang pernah menjabat Wakil Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) ini.
Kata dia, dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai tindak kriminalitas, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lain-lain yang keseluruhannya adalah wadah budaya kekerasan yang dialami perempuan.

“Laki-laki bisa berbuat semaunya terhadap perempuan karena laki-laki memegang kekuasaan ekonomi dalam keluarga. Akibatnya perempuan yang menjadi korban kekerasan tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya karena secara ekonomi dan sosial tergantung pada laki-laki. Akhirnya laporan kekerasan ke polisi harus dicabut,” ujar ibu dari Arif dan Tomi ini.

Soal tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya KDRT, lanjutnya, sangat beragam. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan secara fisik, kata dia, seperti menampar, memukul, menjambak rambut, menendang dan lainnya. Sedangkan tindak kekerasan secara psikologis yakni, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk penghinaan, komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan dikembalikan ke rumah orang tuanya dan lainnya.

“Ada juga tindak kekerasan secara seksual, yakni kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual. Ini termasuk kategori perkosaan juga,” kata wanita yang pernah masuk club basket di UGM ini.
Sedangkan tindak kekerasan secara ekonomi, sambungnya, kekerasan terjadi dengan tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi. “Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya enggan melaporkan kejadian karena menganggap hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga,” tegasnya.
Dalam hal ini, hal yang masih sulit untuk dibuktikan adalah kekerasan psisikis karena butuh pemeriksaan psikiater sebagai dasar pembuktian yang dihasilkan kekerasan psikis tersebut.  “Butuh pemeriksaan psikater yang hasilnya bisa dijadikan sebagai bahan bukti di pengadilan,” tuturnya.

Untuk itu ia berharap, perempuan jangan mau ditindas, jangan mau pasrah menjadi korban kekerasan. “Perempuan harus lawan tindak kekerasan dalam bentuk apapun,” harapnya. (ila)

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 582 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org