Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
HENTIKAN PREMANISME



Tgl terbit: Rabu, 13 Desember 2006

HENTIKAN PREMANISME

Kontras mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam  menghentikan perlakuan sewenang-wenang dari berbagai kelompok terorganisir yang melakukan tindakan-tindakan premanisme. Akhir-akhir ini, perilaku ini semakin mengkhawatirkan dengan dalih komunisme, sebuah alasan usang yang digunakan pemerintah Orde Baru dalam meredam dan membungkam kebebasan berekspresi masyarakat.

Aparat juga membiarkan beredarnya anjuran untuk berhati-hati terhadap ancaman komunisme, bahkan ikut terjebak dengan melarang kegiatan-kegiatan yang dianggap berbau komunis. Tindakan ini sungguh sangat meresahkan, karena sama sekali tidak berdasar serta mengancam rasa saling percaya antar masyarakat. 

Kontras mendapatkan pengaduan terhadap kasus-kasus semacam ini, baik di Jakarta, Surabaya maupun Bandung. Korban-korban dituduh menyebarkan paham-paham komunisme dan marxisme dalam menjalankan aktivitasnya.

1. Pembubaran dan intimadasi Peringatan Hari HAM dan Anti Traficking di Surabaya, 12 Desember 2006.

Acara ini digagas oleh Jaringan HAM di Surabaya (KPI Jatim, Pusham UNAIR, FA Jatim, LBH Surabaya, LSKBH, Wahana Visi Indonesia, LPMGKJW, Damar Alit, KTPDHAM Jatim, Pekerja Budaya Surabaya, Indonesia ACT, GB Senopati dll) melakukan kegiatan lomba majalah dinding dan poster, pemutaran film dokemunter HAM (Marsinah, Shadow Play, Batas Panggung, Garuda Deadly Upgrade, Mimpi yang Terkoyak) dan pentas seni. Pada saat acara berlangsung, sekitar 100 orang massa Front Anti Komunis yang membawa atribut Front Pembela Islam berteriak-teriak dan membubarkan acara, mengambil secara paksa film-film HAM yang akan diputar karena diduga akan mendeskriditkan TNI dan islam serta mengancam membunuh panitia jika permintaannya tidak dituruti.

 
Menyikapi hal tersebut, panitia mengajukan negosiasi, namun negosiasi berlangsung alot karena massa sangat banyak dan tetap pada pendiriannya. Massa tetap meminta panitia untuk tidak memutarkan film Shadow Play dan Stage Limit. Akibatnya peserta peringatan Hari HAM pulang karena ketakutan. 
 
Pagi saat dimulainya acara, aparat kepolisian Polsek Genteng hanya memberitahukan kepada panitia bahwa ada massa aksi dari Forum Ulama yang sedang melakukan aksi di DPRD dengan mengusung issue Tolak Komunisme dan Pembubaran Film Shadow play. Namun polisi tidak melakukan tindakan pencegahan serta tidak melakukan tindakan apa-apa saat pembubaran berlangsung.
 
2. Upaya Menghentikan Diskusi Filsafat Sosial dan Ekonomi Politik di Bandung, 11 Desember 2006

Acara ini digagas oleh Toko Buku Ultimus Bandung, Komunitas Rumah Kiri Bandung dan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung, yang bertema  Gerakan Marxist Internasional Kontemporer, Perkembangan dan Masa Depan Gerakan Marxist di Dunia, dan Sekilas Tantang Organisasi dan Gerakan Buruh di Kanada", dan menghadirkan MARHAEN SOEPRAPTO (WNI Tinggal di Kanada) Pada hari Selasa, 14 Desember 2006, Pukul 19.00 WIB.

Namun belum terlaksana acara tersebut, pihak Intel Polwiltabes Bandung pada hari Senin, 11 Desember 2006 (2 orang) mendatangi toko buku Ultimus dan menanyakan izin kegiatan tersebut, untuk mengantisipasi maka pihak panitia memasukkan surat pemberitahuan (bukan permoohonan) yang dialamatkan kepada KaPolwiltabes Bandung mengenai diadakannya acara tersebut. Esoknya, kembali pihak Intel Polwiltabes Bandung mendatangi Toko Buku Ultimus yang. Mereka mengaku dari bagian "Urusan Imigrasi" (entah maksudnya gimana), mananyakan tentang status kewarganegaraan Marhaen Soeprapto. 
 
Pagi, Rabu, 13 Desember 2006, kembali pihak Intel Polwiltabes Bandung mendatangi Toko Buku Ultimus dan meminta Sdr. SADIKIN (ketua panitia) untuk menemui Waka Intel Polwiltabes Bandung untuk dimintai keterangan berkaitan dengan diskusi tersebut. Pihak Intel Polwiltabes juga melakukan kontak telepon ke Kantor ULTIMUS, ke hand phone Sdr. Bilven (Dir. Ultimus) dan hand Phone Sdr. Sadikin (Ketua Panitia).
 
Semenjak Minggu, 10 Desember 2006 Ultimus juga menerima banyak telepon gelap yang mananyakan tentang diskusi tersebut, padahal sosialisasi diskusi tersebut baru dilakukan Selasa, 12 Desember 2006 secara terbuka, sebelumnya hanya melalui milist. Beberapa kali ULTIMUS didatangi oleh orang bertubuh tegap, dengan usia separuh baya, mendatangi ULTIMUS dengan menanyakan bagian buku-buku berbau kiri dimana ULTIMUS memproduksi dan menjual buku-buku tersebut. Ultimus mengkhawatirkan bertindaknya ormas-ormas islam dalam menyikapi hal ini, seperti biasa terjadi di Bandung.

Kasus-kasus di atas memperlihatkan bagaimana aparat polisi maupun ormas-ormas dan kelompok terorganisir masih terjebak dengan isu-isu komunisme, di tengah arus kebebasan dan keterbukaan informasi. Hal ini jelas mengancam proses demokratisasi. 
 
Negara semestinya menjamin hak-hak warganegaranya untuk bebas mengeluarkan pendapat dan berekspresi berdasarkan konstitusi RI. Sementara aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara profesional dengan melindungi hak-hak warga negara serta menindak kelompok-kelompok terorganisir yang meresahkan masyarakat.
 

Jakarta, 20 Desember 2006

 
Usman Hamid, Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,936 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org