Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KASUS HAM
Basrief Diminta Lakukan Terobosan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Senin, 29 November 2010
JAKARTA (Suara Karya): Jaksa Agung Basrief Arief diminta melakukan terobosan hukum untuk memecah kebuntuan proses hukum perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Hal itu, merupakan salah satu 'PR' utama yang harus dikerjakan Jaksa Agung baru dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Demikian dikemukakan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) Haris Azhar dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan, Minggu (28/11), terkait banyaknya kasus pelanggaran HAM hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang hingga saat ini belum ditangani oleh lembaga tersebut.

"Buruknya prestasi Kejaksaan Agung dalam bidang penegakan HAM sejauh ini karena tidak adanya reformasi menyeluruh di tingkatan internal dan terobosan-terobosan dalam penuntasan kasus korupsi dan pelanggaran HAM berat masa lalu," ujar Haris.

Desakan itu dilontarkan mengingat berdasarkan pantauan Kontras, selaku jaksa karier, sosok Basrief tidak menunjukkan prestasi yang menonjol, baik dalam perkara korupsi maupun penanganan kasus pelanggaran HAM berat.

"Hal ini menjadi penting kami desak mengingat kebutuhan yang nyata-nyata menghadang, seperti kasus-kasus korupsi, pelanggaran HAM berat, dan isu reformasi internal Kejaksaan Agung," ujarnya menambahkan.

Pernyataan serupa, dikemukakan staf Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Chrisbiantoro. Ia menegaskan, soal penanganan berbagai pelanggaran HAM berat, tercatat hingga kini tidak ada kejelasan.

Misalnya terkait kasus peninjauan kembali (PK) Munir. Kejaksaan, katanya, tidak memiliki kemauan yang serius dari Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pelanggaran HAM berat, seperti kasus Trisakti I dan II, Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis tahun 1997-1998, Wasior-Wamena, Talangsari, dan tragedi Kerusuhan Mei 1998.

"Kami mencatat, sejak 2002 hingga 2008, Kejaksaan Agung telah 4 kali mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM.

Hal ini, tentu bertentangan dengan tugas dan mandate Kejaksaan Agung dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang HAM," ujar Chris.

"Salah satunya adalah dengan membengun kerja bersama Komnas HAM agar berkas-berkas penyidikan bisa dilanjutkan.

Selain itu, Kejaksaan Agung berinisiatif memanggil ahli-ahli hukum HAM internasional untuk memberikan saran dalam rangka penuntasan kasus jika mendapat kendala formil," ujarnya lebih lanjut. (Sugandi)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 293 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org