Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Program HRSF untuk Korban Pelanggaran HAM

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 08 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lima LSM yang peduli korban pelanggaran HAM menggelar program sosial bertajuk Human Rights Support Facilities (HRSF).

Program yang terlaksana berkat kerjasama KontraS, Human Rights Working Group, Yayasan Tifa, Yayasan Pulih, dan LBH Jakarta dengan Dompet Dhuafa itu diluncurkan secara simbolis di kantor KontraS, Jakarta, Senin (8/11/2010).

Koordinator KontraS, Harris Azhar mengatakan HRSF ditujukan untuk membantu korban pelanggaran HAM. Bantuan diberikan berupa layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan.

"Sebagai permulaan, ini kita memberikan layanan kesehatan kepada korban pelanggaran HAM. Termasuk juga bagi warga yang ada di sekitar kantor KontraS yaitu warga RW 02 Pegangsaan," ungkap Harris kepada Tribunnews di kantor KontraS, Jakarta, Senin (8/11/2010).

Selain itu HRSF juga memberikan beasiswa kepada 150 anak/keluarga dari korban pelanggaran di 6 titik. Mereka antara lain berasal dari Jabodetabek, Solo, dan Lampung.

"Ke depan kita berharap kegiatan ini bisa menjadi sebuah kegiatan yang massive," katanya.

"Daerah cakupannya juga bisa lebih luas seperti menjangkau korban pelanggaran HAM di Aceh dan Papua. Tapi itu jangka panjang," tegas Harris.


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 684 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org