Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: SBY panggil Timur agar jelaskan soal Tama

Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
Oleh: Anugerah Perkasa
JAKARTA: Kontras, LBH dan ICW meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk menjelaskan tentang tidak terungkapnya kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun maupun pelempar bom ke majalah Tempo selama lebih dari 3 bulan.

Koodinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan hingga kini, lebih dari 100 hari  pemboman kantor Majalah Tempo (6 Juli 2010) dan penganiayaan dan percobaan pembunuhan terhadap aktivis ICW, Tama S Langkun (8 Juli 2010) belum terungkap.

Pihak kepolisian dianggap gagal untuk menemukan siapa pelaku dan apa motif dibalik peristiwa tersebut. "Kasus pemboman, penganiayaan dan kekerasan ini tidak bisa dilepasakan dari upaya pengungkapan dugaan rekening gendut jenderal Polri. Namun yang memprihatinkan kasus rekening gendut para jenderal tersebut ditutup dengan kesimpulan bahwa rekening tersebut diperoleh dari usaha yang sah dan wajar," ujar Haris bersama-sama dengan LBH Jakarta, ICW dan tim hukum majalah Tempo.

Oleh karena itu, sambungnya, tiga organisasi tersebut meminta Presiden SBY mengambil tindakan tegas dengan memanggil Kapolri Timur Pradopo untuk menjelaskan mengenai perkembangan kasus tersebut.

"Ini sekaligus memberikan ultimatum bagi Polri untuk menuntaskan dalam tenggat waktu yang jelas. Penuntasan kasus pemboman kantor majalah Tempo dan penganiayaan aktivis antikorupsi tersebut harus jadi prioritas kerja 100 hari pertama Kapolri baru. Jika gagal sebaiknya perlu ada peringatan keras atau bahkan pencopotan terhadap sejumlah pimpinan di tubuh Polri," ujar Haris.

Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho mengatakan pihak Polri juga resisten terhadap upaya pihak luar seperti Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan KPK dalam mengungkap rekening gendut. Meskipun, lanjut dia, harus diakui pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan tetapi belum ditemukan pelaku dan juga motif penganiayaan lebih dari 3 bulan sangat mengecewakan dan mencurigakan.

Dia menuturkan tidak terungkapnya kasus ini juga akan menimbulkan preseden buruk, di mana  akan menjadi model untuk membungkam media atau aktivis korupsi maupun pembela HAM lainnya yang berupaya mengungkapkan suatu penyimpangan yang melibatkan oknum pejabat atau aparat penegak hukum. (rni)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 480 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org