Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Diduga, Tapol RMS di Saparua Disiksa

Sumber: siwalimanews.com | Tgl terbit: Rabu, 27 Oktober 2010

Ambon - Dugaan adanya penyiksaan terhadap tahanan politik (Tapol) RMS kembali mencuat. Beberapa waktu lalu, isu penyiksaan tapol ini sempat menjadi perguncingan di tingkat nasional, bahkan internasional.

Kali ini dugaan penyiksaan terhadap enam orang Tapol RMS terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Polsek Saparua.

Bukti-bukti dugaan penyiksaan terhadap Tapol RMS di Rutan Polsek Saparua sudah dikantongi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan pada Selasa (26/10) kemarin, LSM yang terkenal getol menyuarakan anti kekerasan dan orang hilang ini melaporkan dugaan penyiksaan ini ke Polda Maluku.

Sekitar pukul 11.00 WIT, Kepala Divsi Politik, Hukum dan HAM Kontras. Sri Suparyati didampingi Kepala Monitoring dan Dokumentasi Kontras beserta istri-istri Tapol RMS mendatangi Polda Maluku.

"Kami datang ke Polda ini dalam rangka melaporkan adanya pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan anggota polisi terhadap Tapol RMS saat ditangkap, disidik hingga ditahan," kata Sri Suparyati kepada wartawan, di Polda Maluku, kemarin.

Dalam memberikan pengaduan, pihak Kontras tidak sendirian, namun didampingi sejumlah pengacara.

Informasi yang diperoleh Siwalima, kemarin, nantinya sebanyak dua puluh pengacara akan ikut mendampingi para Tapol RMS selama proses hukum berlangsung.

Pantauan Siwalima, pengaduan Kontras diterima Kepala Bidang Provost dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Maluku, AKBP Hery Sulistyo.

Sri Suparyati menerangkan, peristiwa kekerasan itu terjadi pada 10 sampai 11 Agustus 2010. Saat itu sebanyak enam orang Tapol RMS ditangkap pihak kepolisian di Saparua yakni Yulianus Markus, Demianus Lesil, Izaak Supusepa, Joseph Louhenapessy, Freddy Tehusarana dan Samuel Pattipeiluhu. Dijelaskan, selama ditangkap dan ditahan para Tapol ini terus disiksa.

"Mereka ditangkap sekitar pukul 2.00 WIT dini hari. Malam penangkapan itu terjadi penyiksaan yang luar biasa oleh oknum-oknum anggota polisi yang mana salah satunya berhasil diketahui identitas adalah Wakapolsek Saparua Iptu Frans Siahaya," ungkapnya.

Menurut Sri Suparyati, ada sekitar 20 orang anggota polisi berjaket hitam membawa para Tapol dari rumah mereka menuju ke rumah Camat Saparua. "Di rumah Camat inilah penyiksaan hebat itu terjadi yang kemudian dilanjutkan di Rutan Polsek Saparua," bebernya.

Disebutkan, saat melakukan penangkapan terhadap para Tapol RMS, polisi tidak menunjukan identitas, seperti surat penangkapan. "Jadi ini jelas pelanggaran karena tidak prosedural," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Johanes Huwae yang dikonfirmasi mengatakan, akan meresponi pengaduan yang disertai laporan pihak Kontras.

"Kita tetap respon laporan pihak Kontras dan jika terbukti oknum anggota polisi di Saparua melakukan pelanggaran, maka akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku," tandas Huwae.

Hari Ini Daftar Pra Peradilan

Terkait dengan pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap Tapol RMS, maka direncanakan hari ini Rabu (27/10), puluhan pengacara yang siap mendampingi para Tapol RMS itu akan mendaftarkan gugatan pra peradilan terhadap polisi ke Pengadilan Negeri (PN) Ambon.

"Draf sudah siap dan rencana besok (hari ini-red) sudah kami daftar ke PN Ambon," kata Samson Atapary. (S-32)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 798 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org