Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pemerintah Didesak Evaluasi Keberadaan Densus 88

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
MEDAN--MICOM: Pemerintah dalam hal ini Kapolri didesak untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dan keberadaan Densus 88 karena dinilai banyak melakukan penyimpangan dalam tugasnya memberantas aksi terorisme.

"Pemerintah seharusnya mengevaluasi kembali kinerja yang telah dilakukan Densus 88 selama ini," kata Koordinator Kontras Sumut, Diah Susilowati, di Medan, Minggu (24/10), dalam Diskusi Kelompok Terfokus tentang "Pemberantasan Terorisme dalam Perspektif HAM" yang digelar di Universitas Negeri Medan (Unimed).

Ia mengatakan, penumpasan terorisme yang dilakukan pascabom Bali I dan II dipandang cukup berhasil dan wajar jika institusi kepolisian mendapat pujian dari negara-negara asing lainnya yang juga turut mencanangkan aksi pemberantasan terorisme.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesuksesan tim kepolisian yang berhasil menangkap pelaku-pelaku peledakan Bom Bali tanpa adanya korban meninggal dari beberapa pelaku peledakan tersebut.

"Hal ini pantas diacungi jempol karena pihak kepolisian berhasil mengungkap siapa pelaku peledakan tanpa adanya korban yang tertembak, maka wajar mendapat pujian dari dunia internasional," katanya.

Namun, beberapa tahun belakangan ini, lanjutnya, tindakan yang dilakukan Densus 88 dalam melakukan aksi anti teror terhadap beberapa orang yang dicurigai selalu berujung dengan kematian dan terindikasi melakukan pelanggaran terhadap HAM.

"Nah berdasarkan fakta-fakta tersebut maka kami minta pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap kinerja Densus 88. Ini juga menjadi PR bagi Kapolri yang baru," katanya.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, mengatakan saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai daerah tentang tindakan Densus 88 yang diduga melakukan pelanggaran HAM dalam melakukan aksi pemberantasan terorisme.

"Sebetulnya kita belum merekomendasikan apapun dalam hal ini, karena kita masih melakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan terorisme. Kita lihat dari sudut prosedur pidana dan HAM apakah selama ini dalam operasi penanganan terorisme Densus 88 sudah sesuai prosedur yang ditentukan atau tidak," katanya.

Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Unimed, Majda El Muhtaj, mengatakan, masyarakat butuh penjelasan tentang ragam perilaku teroris dan upaya pencegahan terorisme, karena terorisme telah dirasakan merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Terorisme adalah tindakan kekerasan yang menargetkan warga sipil untuk mendapatkan tujuan politik dan ideologis tertentu.

"Menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat untuk benar-benar tahu dan mampu mencermati gaya, model dan tujuan-tujuan terorisme," katanya. (Ant/OL-9)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,093 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org