Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
LEDAKAN KERAS TERJADI DI KANTOR KONTRAS

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 28 September 2000

Jakarta, Kompas
Di tengah upaya polisi mengungkap serangkaian kasus peledakan di Jakarta, teror peledakan kembali terjadi Rabu (27/9) malam. Kali ini Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jalan Mendut No 3 Menteng, Jakarta Pusat, yang menjadi sasaran. Ledakan yang diduga berasal dari sebuah petasan itu terjadi persis satu hari menjelang persidangan ketiga mantan Presiden Soeharto. 

Menurut keterangan yang dikumpulkan di lokasi kejadian, sekitar pukul 20.50, seseorang yang mengendarai sepeda motor yang saringan knalpotnya dilepas diduga melempar dua benda yang dibungkus koran-masing-masing dalam satu kantong plastik-ke halaman Kantor Kontras. Satu meledak dan satunya lagi tidak meledak. Tak ada korban jiwa, cedera, maupun kerusakan fisik yang terjadi dalam ledakan ini. Bahkan, lantai semen di halaman Kantor Kontras juga tidak mengalami
kerusakan.

Di serpihan kertas (bekas ledakan) itu ditemukan beberapa lempengan besi seperti koin. Serpihan logam itu diamankan polisi. Sampai pukul 23.15, polisi dan warga masih memadati Jalan Mendut. Sejumlah polisi masih tampak menyisir halaman Kantor Kontras.

Masyarakat yang datang ke lokasi seperempat sampai setengah jam setelah ledakan masih dapat melihat sebuah bungkusan di dalam kantung plastik, dengan diameter 20 sentimeter yang tergeletak di lantai halaman Kantor Kontras.
 
SEPI
Ledakan itu terjadi pada saat Kantor Kontras di Jalan Mendut dan sekitarnya tampak agak sepi. Ke-10 staf Kontras yang saat itu berada di kantor semuanya berada di dalam sehingga tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan itu.

Irwan Dachi (54), yang berdiam persis di sebelah kanan Kantor Kontras mengatakan, sebelum ledakan, ia mendengar suara sepeda motor dengan raungan keras melintas dari arah Jalan Borobudur menuju Jalan Diponegoro. Ketika itu, ia baru saja masuk kamar setelah sebelumnya mengunci pintu pagar. "Tiba-tiba terdengar suara sepeda motor meraung, dan tak lama kemudian terdengar ledakan keras," katanya.

Irwan kemudian berlari keluar dan menyaksikan asap putih cukup tebal mengepul dari halaman Kantor Kontras. Tak sampai sepuluh menit asap itu hilang. Polisi masih menemukan gulungan kertas yang diduga sebagai pembungkus bahan peledak. Untuk keperluan penyelidikan, tim Gegana Polda Metro Jaya mengamankan bungkusan yang tidak meledak. Kesaksian yang sama diutarakan seorang anggota satuan pengamanan (satpam), Ade, dan dua warga yang sedang nongkrong tak jauh dari Kantor Kontras.

Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Senior Superintendent Adjie Rustam Ramdja menyatakan belum tahu motif peledakan ini. Ia juga belum bisa memastikan jenis bahan peledak itu. Namun, dari pengamatan di lapangan, dan tidak ditemukannya bekas-bekas kerusakan, ia menduga peledakan itu berasal dari sebuah petasan. 

Kepala Pusat Komando Pengendalian dan Operasional Polres Metro Jakarta Pusat Asisten Superintendent Ricky F Wakanno menyatakan, pukul 21.50 ada telepon masuk dari luar ke kantornya dari seorang pria tak dikenal. Intinya, pria itu menyatakan ledakan di Jalan Mendut merupakan tanggung jawabnya. Pria itu mengaku dari Kelompok Antikomunis. Sementara itu, menjelang pukul 22.00, Redaksi Kompas menerima telepon dari seseorang yang mengklaim dari "Komando
Antikomunis".

Hendrayana, dari Divisi Legal Kontras yang saat terjadi ledakan erada di kantor, menduga peledakan ini merupakan aksi teror terhadap Kontras yang selama ini gigih atau vokal menyoal segala bentuk kekerasan yang melibatkan TNI. Dugaan yang sama juga dikemukakan oleh mantan Koordinator Kontras Munir.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Hendardi menyatakan, terhadap 25 tersangka pengebom BEJ dan halaman Kedubes Malaysia harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat tahu siapa pelakunya. Penyelidikan kasus itu harus dilakukan ke anasir kekuatan Orde Baru, kendati peristiwa ini harus diselidiki dengan kejadian yang beruntun sebelum sidang HM Soeharto. 

TIM KONEKSITAS
Di tempat terpisah, Kepala Polri Jenderal (Pol) Suroyo Bimantoro dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Tyasno Sudarto menyatakan, untuk menyidik para tersangka serangkaian peledakan bom di Jakarta yang kini berjumlah 34 orang, Polri dan TNI AD sepakat membentuk tim koneksitas dengan ketuanya dari pihak Polri.    

Keduanya mengutarakan ini usai pertemuan di Mabes Polri, Rabu sore, yang dihadiri para kepala kepolisian daerah (polda).  "Saya sudah perintahkan Kepala Polda Metro Jaya membentuk tim koneksitas untuk bersama-sama melakukan penyidikan dengan pihak TNI AD. Dan, saya mendapat dukungan penuh dari Bapak KSAD," kata Bimantoro. 

Menurut Bimantoro, tim koneksitas perlu dibentuk karena sesuai dengan ketentuan hukum, polisi tidak bisa memeriksa anggota TNI. Yang berhak menghukum anggota TNI sebagai tersangka adalah ankum-nya (atasan yang berhak menghukum). "Karena itu, untuk lebih efektif, kami membentuk tim koneksitas untuk menangani masalah bom ini. Dengan demikian, penyidikan dan penuntutan hukum terhadap para tersangka yang kebetulan oknum anggota TNI bisa sesuai dengan hukum  yang berlaku," tambahnya.

Tyasno Sudarto menuturkan, dari hasil penyidikan kepolisian memang ada fakta bahwa ada oknum TNI yang terlibat. "Kami (dalam pertemuan itu) tidak membicarakan secara khusus mengenai masalah pengeboman itu. Tetapi intinya kami dari TNI AD akan membantu sepenuhnya setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Polri, juga dalam pengungkapan kasus bom ini," katanya.

Khusus menyangkut masalah kasus peledakan di Kejaksaan Agung, di mana ditemukan bom yang tidak meledak dengan bahan peledaknya TNT buatan PT Pindad, Tyasno mengatakan, ia sebagai KSAD telah melakukan koordinasi dengan Kepala Polri.

Ditanya kemungkinan kebocoran gudang amunisi di salah satu satuan elite di TNI AD, Tyasno menuturkan, masalah itu termasuk dalam pembenahan pihaknya. Pembenahan itu, misalnya, mencakup pembenahan pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personel, pengamanan materiil, dan pengamanan dukungan atas pemberitaan. (fer/msh/nic/p10/jpe/ rts/as/vik)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 378 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org