Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Demonstran Siap Ditembak
Demokrat Serukan Lawan Aksi Gulingkan SBY

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
PASAR LUPA ISTANA : Sejumlah aktifis HAM, menggelar Pasar Lupa saat berunjukrasa di depan Istana Negara Jakarta, kemarin. Pasar tersebut menyediakan berbagai kasus pelanggaran HAM yang dilupakan pemerintah. Mereka mendesak pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan kasus-kasus tersebut. UKON FURKON SUKANDA/INDOPOS

JAKARTA-Prosedur tetap Polri tentang penanggulangan aksi anarkis justru memacu semangat para demonstran. Para inisiator gerakan 20 Oktober menantang Polri untuk berani menembak mereka saat berdemonstrasi.

Mereka mengklaim gerakan demo satu tahun pemerintahan SBY-Boediono akan didukung ratusan ribu massa di Jakarta.  “Kita siap, bahkan kalau ditembak pun kita siap,” ujar koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhi Masardi di Jakarta kemarin. Mantan juru bicara presiden Gus Dur itu mengaku tak gentar walaupun beresiko tertembus timah panas.

Adhi menilai penunjukan Komjen Timur Pradopo sebagai calon Kapolri disusul penertiban protap penanggulangan aksi anarkis merupakan bukti kepanikan SBY. "Timur Pradopo punya rekam jejak berani represif. Semua tahu saat dulu di tragedi Semanggi dan tragedi Trisakti, siapa yang memimpin langsung di lapangan, Timur kan," katanya.

Aktivis yang dikenal dekat dengan kalangan nahdliyin itu berharap polisi-polisi di lapangan tidak mematuhi protap baru itu. "Saya yakin yang muda-muda di lokasi tidak akan patuh. Mereka justru akan menolak jadi protap ini akan tumpul," katanya. Dia mengakui pernah melakukan rapat 10 Oktober 2010 di kantor PBNU. "Tujuannya memang penggulingan SBY. Pemerintah ini sudah gagal dan tidak layak dilanjutkan," katanya.

Yakin akan didukung rakyat - Adhi justru mengklaim gerakannya sukses. "Secara opini kita menang. SBY sudah terguling di hati masing-masing warga negara," katanya. Dia menegaskan, pada aksi massa di  Jakarta nanti akan dilakukan dengan damai dan tanpa anarkis. "Kalau ada yang berbuat rusuh jelas itu penyusupan. Ada kontraintelijen yang bertujuan merusak tujuan perjuangan," katanya.

Seperti diberitakan, Polri menerbitkan Protap no 1/X/ 2010 tentang penanggulangan aksi anarkis. Dalam protap yang berlaku efektif sejak 8 Oktober itu, ada beberapa tahapan. Yang pertama,  pertama memberikan peringatan secara lisan dan tangan kosong, melepaskan senjata gas air mata, kemudian langkah terakhir melepaskan tembakan untuk melumpuhkan pelaku anarkis. Tembakan diperbolehkan di bagian tubuh yang tdiak mematikan.

Pernyataan Adi diamini Haris Rusli Moty, koordinator gerakan Petisi 28 yang juga akan turun jalan 20 Oktober nanti. Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu juga mengaku siap menghadapi resiko seburuk apapun. "Ini sudah klasik sejak jaman Soeharto. Ada protap seperti ini merupakan bentuk teror politik agar tidak mengganggu kekuasaan," katanya.

Haris menyebut saat dirinya "bergerilya" tahun 1998 sampai berujung kejatuhan Soeharto, teror serupa lebih berat. "Jadi, bagi kawan-kawan yang sekarang bergerak lagi ini bukan ancaman. Justru semakin membuat semangat untuk turun ke jalan,”katanya. Dia melanjutkan, ciri khas pemerintahan yang sedang kritis adalah membuat kebijakan untuk menakut-nakuti rakyat.

"Sebab memang di tataran riil kehidupan kita lebih berat sekarang. Ekonomi dan social sulit, SBY sudah gagal," katanya. Haris menyebut gerakannya sebagai snowball movement (gerakan bola salju). "Kita tidak ingin hanya sekedar demonstrasi lalu sudah. Ini akan berlanjut terus, mulai tanggal 20, 28 lalu 10 Nopember dan seterusnya sampai jatuh ( SBY)," katanya.

Agar gerakannya solid, Haris dan kawan-kawannya kembali menjalankan teknik seperti tahun 1998. "Karena itu, sebenarnya kami justru menganggap Protap ini positif. Sebab, justru menantang kami untuk ditembak itu amat menyemangati," katanya. Di tempat terpisah, Ketua Badan pekerja Kontras Haris Azhar meminta Polri memperketat sistem pengawasan dalam penggunaan kekuatan Polri untuk menjalankan Protap itu. "Harus ada sistem pertanggujawaban internal mulai dari prosedur pelaporan bagi anggota Polri yang melakukan tindakan ini hingga mekanisme penyelidikan secara internal setelah terjadinya insiden jika terjadi penyalahgunaan kewenangan," katanya. 

Lebih jauh, Polri bahkan harus membuka diri terhadap pengawasan eksternal sebagai bentuk transparansi publik. Selain itu, harus ada juga transparansi dan kontrol terhadap penggunaan alat-alat kekuatan termasuk jenis senjata yang digunakan. "Harus ada batasan yang ketat agar penggunaan kekuatan senjata diambil sebagai langkah akhir yang bertujuan untuk melumpuhkan serta meminimalkan resiko yang membahayakan dan bukan justru menjustifikasi extra judicial killing ,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen 1 Ketut Untung Yoga Ana meluruskan, Protap itu bukan Protap tembak di tempat. "Kami tidak pernah mengeluarkan Protap tembak di tempat, itu protap tentang penanggulangan tindakan anarki. Jadi, jangan protap tembak di tempat," katanya.

Melanjutkan penjelasannya dia mengemukakan, Protap Kapolri I/X/2010 sama sekali tidak terlepas dari peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, lanjut dia, ada ketentuan yang harus dipenuhi penilaian polisi untuk mengambil tindakan tegas. "Kriteria penilaian polisi dapat mengambil tindakan tegas yaitu jika terjadi kemungkinan ancaman yang menyebabkan kematian atau luka berat yang sangat dekat. Ketika itu polisi menginginkan kejahatan itu tidak menjadi peristiwa yang lebih serius," ujarnya.

Lawan Aksi Gulingkan SBY

Sementara itu Partai Demokrat ikut gundah dengan rencana sejumlah aktivis hendak menggerakkan aksi turun ke jalan 20 Oktober nanti. Seruan untuk melawan gerakan dengan agenda utama menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono tersebut, langsung didengungkan.Tak tanggung-tanggung, seruan tersebut disampaikan secara terbuka Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di depan "ribuan kader Demokrat, yang menghadiri acara puncak peringatan hari lahir partai, di Istora Senayan, Jakarta, tadi malam (17/10).

"Sebab, dia menilai bahwa gagasan menggulingkan pemerintahan di tengah jalan sesungguhnya adalah membelakangi aspirasi rakyat. Sekaligus, melanggar konstitusi negara. "Bahwa pikiran yang melawan kehendak rakyat ini harus disadarkan, tindakan inkonstitusional harus dilawan," tegas Anas Urbaningrum, disambut riuh tepuk tangan kader Demokrat yang hadir.

"Sebab, menurut dia, pikiran menggulingkan pemerintahan yang sah bukan lah kritik ataupun saran yang baik."Beda halnya jika kritik itu sehat dan bermutu, maka tidak perlu dilawan, bahkan itu akan jadi vitamin yang baik," tandasnya, kembali disambut tepuk tangan. Namun demikian, Anas buru-buru menambahkan, bahwa perlawanan yang dimaksudnya bukan dengan kekerasan. Tapi, dengan penegakan hukum yang adil.



Dia menyatakan, bahwa penggulingan pemerintahan hanya akan menimbulkan kegaduhan politik. Dan, rakyat saat ini tidak suka kegaduhan tersebut. Sebaliknya, rakyat membutuhkan ketertiban dan keamanan. "Sehingga aman bekerja, ini yang harus disadari setiap tokoh politik," imbuh mantan ketua umum PB HMI tersebut.
Kepada kader Demokrat yang hadir, Anas juga mengingatkan, bahwa hingga 2013, merupakan masa bekerja bagi partai.

Menurut dia, saat ini hingga tiga tahun mendatang bukan tahun politik. Melainkan, waktunya menanam kebaikan untuk masyaraat. "Tidak boleh egois yang hanya berpikir dari pemilu ke pemilu," tegasnya.Pada kesempatan yang sama, Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina PArtai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga mendukung, bahwa tiga tahun mendatang adalah tahun bekerja. - Saya dukung dan saya garis bawahi arahan dan ajakan ketum kita," kata SBY.

Selanjutnya, SBY juga mengajak dan menyerukan partai-partai politik, terutama mira koalisi, untuk terus menjaga tali persaudaraan. Semuanya, demi kepentingan bangsa yang lebih besar. "Posisi politik kita bisa berbeda, tapi demi rakyat rakyat tidak semestinya terus bertentangan," ingatnya. Apalagi, tambah dia, jika sampai harus membawa-awa rakyat dalam perbedaan tersebut. "Parpol penting sebagai wujud dari demokrasi, tapi jangan sampai malah jadi pemecahbelah rakyat kita," pungkasnya.

Pada peringatan 9 tahun kelahiran Demokrat itu, selain akder Demokrat, hadir pula Wapres Boediono beserta sejumlah menteri KIB II. Tak terkecuali, pimpinan partai politik. Tampak, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Gerindra Suhardi, dan beberapa lainnya. (dyn/rdl/jpnn)



Kasus terkait Tragedi Trisakti 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,022 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org