Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Peringatan 22 Tahun Peristiwa Talangsari, Lampung 1989 7-8 Februari 2011



Tgl terbit: Selasa, 08 Februari 2011

Senin (7/2) KontraS kembali memperingati 22 tahun tragedi Talangsari, Lampung 1989. Ada beberapa rangkaian acara dalam peringatan tersebut, yakni Diskusi yang bertema “Penyelesaian Kasus Talangsari dan Peluang Kita Memperbaiki Wajah Kebebasan Beragama” Hadir sebagai pembicara diskusi antara lain,Slamet Effendy Yusuf (Pengurus Pusat Nahdatul Ulama), Muhammad Nasir Djamil, S.Ag Anggota Komisi III DPR RI, Prof Dr Siti Musdah Mulia, MA  (ICRP), Harry Prihantono (Pro Patria).

Dalam kegiatan yang didukung oleh Setara Institut, KontraS dan ICTJ, Slamet Effendi mnyoroti tentang tidak adanya toleransi terhadap kekerasan apalagi yang mengatasnamakan agama Islam, karena menurut dia tindakan tersebut bisa merusak nama dan citra Islam itu sendiri. Sedangkan Nasir Djamil berjanji akan terus menanyakan kepada kejaksaan agung tentang kendala berhentinya kasus Talangsari, padahal berkasnya telah diserahkan oleh Komnas HAM.

Ibu Musdah Mulia menegaskan agar proses islah itu ada, ketika putusan hukum ada terlebih dahulu, untuk mengetahui siapa yang salah. Sedangkan Harry mengatakan bahwa kekerasan terjadi diakibatkan karena Polri, TNI dan Intelejen masih menjadi alat kekuasaan bukan alat negara. 

Sehari setelahnya (8/2) korban dan KontraS melakukan audiensi ke Kejaksaan Agung, yang ditemui oleh Direktur Penanganan dan Pelanggaran HAM Berat,Domu Sihite. Audiensi ini dimaksudkan untuk meminta penjelasan tentang kasus Talangsari, yang mandeg di Kejaksaan Agung.

Domu membernarkan bahwa berkas Talangsari di Kejaksaan Agung, namun belum masuk dalam tahap penyidikan, karena ada beberapa berkas yang belum dilengkapi oleh Komnas HAM, dan menurut mereka, telah mengirimkan surat kepada Komnas HAM tentang kelengkapan tersebut.

Di akhir pertemuan Kontras dan Korban memberikan surat yang ditujukan kepada Kepla Kejaksaan Agung beserta Pesan korban Talangsari dalam poster bergambar Mantan Kepala Jaksa Agung Baharuddin Lopa.

Setelah ke Kejaksaan Agung, korban bersama KontraS dan ICTJ, melanjutkan audiensi ke gedung DPR RI untuk menemui Komisi III. Mereka ditemui oleh Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, S.ag, Dra. Eva Kusuma Sundari MA, MDE dan Ahmad Yani, SH,MH. Audiensi ini dimaksudkan untuk mempertanyakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang mandek.

Anggota komisi III tersebut memberikan janji akan mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, dan juga akan menanyakan Kemetrian Menhukham tentang rencana pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc.

Foto-foto

 



Kasus terkait Talangsari 1989;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,565 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org