Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Opini
Satu Tahun Tragedi Pencitraan

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010

KOMPAS.com — Setiap kali bertemu Tama Langkun, saya selalu bertanya-tanya, ”Apa yang ada di dalam hati Tama, dan apa pula yang ada di dalam hati Pak Beye (Susilo Bambang Yudhoyono)?”

Aktivis Indonesia Corruption Watch ini diserang orang tak dikenal (8 Juli dini hari) di tengah perjalanan pulang. Tama terluka serius kena bacokan dan dilarikan ke rumah sakit. Melalui Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, Pak Beye mengirimkan surat dukungan kepada Tama untuk mendapatkan keadilan atas kasusnya.

Tak tanggung-tanggung, Pak Beye bahkan kemudian mengunjungi Tama di rumah sakit. Ia pun memberikan keterangan pers setelah pertemuan yang mengharukan dengan Tama. Berita ini masih tercatat segar pada situs resmi presiden tertanggal 10 Juli.

Ahad, 17 Oktober, saya bertemu Tama yang balik ”mengunjungi” Pak Beye di depan istananya. Kami ikut memberikan dukungan kepada teman-teman Kontras dan korban pelanggaran HAM yang membuat ”Aksi Pasar Lupa”.

Demikian banyak yang dilupakan Pemerintah. Peristiwa 27 Juli, tragedi Trisakti, Semanggi (untuk menyebut beberapa di antaranya), sampai kasus Tama, lalu penyerangan terhadap umat beragama lain, dan sebagainya. Keluarga korban menampilkan menu dan transaksi pasar politik serta bisnis seperti apa yang melatarbelakangi kelupaan itu.

Di sisi lain, tokoh politik pasti banyak yang lupa bahwa sampai Kamis (14/10/2010), Sumarsih (ibunda Wawan, korban peristiwa Semanggi) bersama rekan-rekan sudah 180 kali berdemo di depan Istana serta mengirim 150 surat kepada Pak Beye. Sama seperti Tama, Bu Sumarsih pun telah bertemu Pak Beye (bukan sebagai jawaban terhadap demo mereka, tetapi karena diajak oleh KontraS saat diterima Presiden).

Pasti banyak pembaca yang bertanya, apa yang ada di dalam hati Pak Beye ketika menjanjikan dukungan kepada Sumarsih dan Tama? Jika peristiwa itu hanya dimaksudkan berhenti pada seremonial dan liputan media, pencitraan akan efektif menjadi senjata makan tuan.

Substansi berbalik

Supaya pencitraan tidak ”berbalik menyerang tuannya”, substansi pencitraan biasanya dibatasi dan diluncurkan berhati-hati. Atau, jika ingin sesuatu yang panjang, dibutuhkan keterlibatan total seperti Presiden Sebastian Pinera pada kasus kecelakaan tambang San Jose, Cile.

Contoh lain soal substansi yang juga banyak dibahas di halaman Opini ini menyangkut pembatalan kunjungannya ke Belanda. Pak Beye menyatakan, yang tidak bisa ia terima adalah ketika Presiden RI berkunjung ke Den Haag atas undangan Ratu dan juga Perdana Menteri Belanda, digelar sebuah pengadilan yang antara lain untuk memutus tuntutan ditangkapnya Presiden RI. Bagi Indonesia, bagi Presiden, kalau sampai digelar pengadilan saat ia berkunjung ke sana, itu menyangkut harga diri dan kehormatan kita sebagai bangsa (kutipan situs presiden, 5/10/2010).

Beberapa teman pemerhati komunikasi politik di Belanda mengirim analisis bahwa pesan seperti itu berbahaya bagi Presiden sendiri. Timbul kesan, Pemerintah Indonesia selama ini memang biasa mengatur-atur kapan sebuah sidang pengadilan akan digelar. Dan dengan itu, mereka tersirat mengharapkan Pemerintah Belanda melakukan hal yang sama. Kita tahu bahwa sesuai dengan prinsipnya pengadilan di sana memegang teguh independensi.

Barangkali pembaca akan bertanya lagi, apakah tidak disadari logika berbahaya seperti itu? Atau, sebegitu besarkah kekeliruan intelijen membaca peta pengaruh Republik Maluku Selatan (RMS) yang sesungguhnya mengecil di Belanda?

Hening cipta Wasior

Batal ke Belanda, Pak Beye ikut menonton pertandingan PSSI melawan Uruguay di Stadion Senayan (8/10/2010). Padahal, 4 Oktober pagi terjadi banjir bandang di Wasior, Papua Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton bergegas mengirimkan surat ikut berdukacita kepada Presiden pada 6 Oktober. Sampai saat itu, Pak Beye belum memberikan pernyataan langsung terkait bencana Wasior.

Tentu Menlu Hillary Clinton memiliki cara tersendiri menyatakan empati. Presiden Cile Pinera punya sikap khas pula menghadapi bencana rakyatnya. Untuk Pak Beye, saya berandai-andai jika di antara penasihatnya ada yang berpikir dengan sudut pandang para korban. Ini sekadar perbandingan mengantisipasi sekiranya terjadi persoalan yang lebih kurang serupa.

Saya bayangkan, malam itu saat turun ke lapangan hijau seusai menyalami pemain PSSI dan Uruguay, Presiden spontan meminta pengeras suara kepada panitia. Lalu, barangkali Pak Beye mau menyatakan, ”Saya datang untuk memberikan dukungan kepada PSSI. Namun, sebelum pertandingan dimulai, mari kita semua yang ada di stadion ini maupun di seluruh Indonesia mengheningkan cipta dan berdoa untuk saudara-saudara kita yang dilanda bencana di Wasior.”

Setelah tiga puluh detik, Pak Beye bisa menambahkan, ”Saya sedang mempersiapkan keberangkatan ke Wasior. Tetapi, sementara itu, untuk saudara-saudari kita di sana, terimalah salam dan doa dari kami semua yang ada di lapangan ini maupun di seluruh Indonesia.”

Rasanya kita semua berhak mengharapkan penasihat Pak Beye akan mendiskusikan hal tersebut kepada Presiden. Memakai pita hitam di lengan dan hening cipta sudah sangat lazim serta praktik standar di lapangan hijau, bahkan terkadang hanya untuk mengenang bencana relatif kecil atau bintang sepak bola yang meninggal!

Ini hanya penggalan akhir kisah pencitraan satu tahun. Di bagian terdahulu ada kisah tentang Anggito Abimanyu. Ia sudah diumumkan menjadi wakil menteri keuangan oleh pemerintah yang ternyata tidak tahu persis kecukupan administratif dirinya. Ketika enam bulan kemudian ada pengangkatan di posisi tersebut, dia pun lagi-lagi terlewatkan.

Semoga ironi atau tragedi pencitraan tidak terus berlanjut ke tahun kedua. Salah-salah, rakyat makin rindu pada sosok semacam SBP: Sebastian bin Pinera, yang pencitraannya dekat dan tulus kepada rakyat.

*Effendi Gazali Koordinator Program Master Komunikasi Politik Universitas Indonesia



Kasus terkait Tragedi Trisakti 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 714 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org