Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Jika Jadi Kapolri, PKS Tekankan Timur Bina Moral Aparat Kepolisian

Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI--Presiden Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Lutfi Hasan Ikhsan menekankan Timur Pradopo membina mental dan akhlak anggotanya bila kelak dilantik sebagai Kapolri.

''Hal itu ditekankan terkait maraknya 'perilaku miring' yang dilakukan oknum yang berada di lembaga kepolisian di Indonesia,'' ujar Lutfi di Jambi, Sabtu malam (16/10).

Lutfi memberi contoh yang baru terjadi di Jambi, Senin (11/10). Oknum polisi berpangkat Bripda dengan inisial AR nyaris melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap remaja putri daerah tersebut.

Lutfi menyebutkan, di Makasar juga ada anggota polisi terkait kasus narkoba. Satuan Narkoba bersama Unit Pelayanan, Pengaduan, dan Penegakan Disiplin Polrestabes Makassar, menangkap anggota Samapta Polrestabes terkait kasus yang sama.

Hasil monitoring Kontras, Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut (Bakumsu) serta Security Sector Reform Community (SSRC) tercatat kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada 2009 banyak dilakukan oknum kepolisian di Sumatra Utara.

Kasus itu meningkat 57,4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika pada 2008 pelanggaran HAM di provinsi itu tercatat 176 kasus, pada 2009 melonjak menjadi 277 kasus dan 175 kasus di antaranya dilakukan aparat polisi.

"Adanya kejadian seperti itu dengan sendirinya membentuk opini di masyarakat bahwa rendahnya moral aparat. Ini menjadi tanggung jawab Kapolri untuk melakukan pembinaan terhadap aparatnya," kata Lutfi mengingatkan.

Kejadian tersebut memperburuk citra Polri dalam menjalankan tugasnya selaku penegak hukum. Integritas dan profesionalitasnya dipertanyakan. Menurut Lutfi, hal ini pada akhirnya nanti membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut menurun dan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil melemah. "Mereka itu penegak hukum. Jangan pula mereka melanggar hukum. Ini yang perlu diselesaikan di institusi Polri," katanya.

Lutfi mengatakan, Timur saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di DPR RI memaparkan 10 program kepolisian ke depan. Timur di antaranya menyebutkan penyelesaian kasus-kasus yang menonjol, pemberantasan preman dan kejahatan, pemberantasan illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining.


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,089 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org