Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Gus Dur Pantas Dapat Gelar Pahlawan

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
JAKARTA--MICOM: Rencana pemberian gelar pahlawan nasional pada mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) ditanggapi berbeda oleh LSM KONTRAS. Kendati keduanya pernah memimpin negara, namun rekam jejak mereka membedakan.

"Kalo dia (Soeharto) tidak layak. Banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa pemerintahannya," ujar Wakil Koordinator KONTRAS, Haris Azhar, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (17/10).

Lebih lanjut dikatakan, jika pemberian gelar berdasarkan penilaian proses pembangunan selama puluhan tahun tidak tepat. Proses dan hasil pembangunan yang dirasakan bangsa dan rakyat tersebut, tandasnya, merupakan tugas utama sebagai pemimpin negara.

"Kalau klaim sebagai Bapak Pembangunan sebagai jasa dia, itu salah. Itu adalah tugasnya sebagai Presiden. Berlebihan klaim itu," tegasnya.

Dia menambahkan, dominasi peran Soeharto dalam pemerintahannya dianggap sebagai justifikasi bagi bawahannya yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Dominasi tersebut pula, katanya, membuat sebagian orang kehilangan haknya sebagai manusia.

"Kalau memang demokratis, tidak mungkin dia bisa memimpin selama 32 tahun. Itu jelas ada diatur secara sengaja. Banyak sekali pelanggaran HAM di masanya seperti kasus orang hilang, kasus Trisakti, kasus Mei 1998 rusuh. Kasus-kasus itu sudah menghilangkan nyawa banyak orang dan merampas HAM banyak orang," paparnya

Sedangkan Gus Dur, menurutnya, lebih pantas meraih gelar sebagai pahlawan nasional. Tanpa menjadi pemimpin negara, Gus Dur kata Haris memberi kontribusi bagi negara dan rakyat.

"Sebelum jadi presiden, dia (Gus Dur) telah berkontribusi banyak ke negara dan rakyat," tukasnya.

gelar pahlawan nasional dapat diberikan kepada almarhum Soeharto, menurutnya, dengan satu syarat. Persyaratan tersebut adalah jika pemerintah dapat memberikan pencerahan dan penelusuran terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Soeharto.

"Bisa saja dikasih asal pemerintah bisa memberi titik terang sama kasus-kasu pelanggaran HAM semasa Soeharto. Berilah titik terang pada rakyat yang dirampas haknya dalam kasus-kasus itu," pungkasnya. (OL-3)


Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 283 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org