Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Disetujui Komisi III, Ini Janji Timur Pradopo

Sumber: headlines.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 14 Oktober 2010

Yuniawan Wahyu Nugroho

Semua fraksi setuju Timur Kapolri baru. Aktivis walk out. Uji kelayakan dianggap dagelan.

VIVAnews - Jalan Timur Pradopo menuju kursi Kapolri kian lempang. Kamis malam, 14 Oktober 2010, sembilan fraksi di Komisi III DPR menyetujui usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapuk Timur jadi Kapolri.

Sejumlah fraksi memberi persetujuan tanpa syarat, beberapa fraksi menyetujui dengan sejumlah catatan. Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, memberi catatan agar Timur menjadikan polri sebagai institusi yang independen. "Netral dan tak ada lagi kekerasan berbasis agama," kata Eva Kusuma Sundari.

Fraksi Gerindra memberi catatan kepada pemerintah, agar kasus Timur ini menjadi yang terakhir, di mana dalam beberapa jam saja seorang perwira naik pangkat dua kali. 

Pria kelahiran Jombang, 10 Januari 1956 ini disemat pangkat jenderal polisi bintang tiga, Kamis  4 Oktober 2010. Naik pangkat itu juga berbarengan dengan pengangkatannya sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) dari jabatan sebelumnya sebagai Kapolda Metro Jaya. Pagi dilantik menjadi Kabaharkam, sore nama Timur diajukan Presiden SBY ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri. (Baca, Satu Hari Dua Bintang).

Ada yang protes,  tapi jalan Timur ke pucuk kepolisian tidak terbendung. Persetujuan 9 fraksi di Senayan Kamis malam itu, diberikan setelah melakukan proses uji kelayakan yang digelar semenjak pagi. Dalam uji kelayakan itu  Timur membeberkan visi-misi dan sejumlah janji.

Timur bertekat sekuat tenaga meneruskan reformasi dalam tubuh kepolisian. Meningkatkan kinerja. Menuntaskan sejumlah perkara hukum. Dan membuka seluas mungkin akses informasi bagi publik, guna memantau kinerja aparat kepolisian.

Upaya meningkatkan kinerja itu, begitu janjinya dalam ujian itu, dilakukan dengan 10 jurus langkah revitalisasi. "Apabila mendapat kepercayaan dan amanah untuk melanjutkan kepemimpinan polri, saya berjanji akan melaksanakan komitmen sepuluh revitalisasi," ujar Timur.  Baca 10 jurus itu di sini.

Soal upaya penegakan hukum, Mantan Kapolda Metro Jaya ini, berjanji akan berusaha seadil-adilnya, tidak tebang pilih, termasuk tegas dalam sejumlah kasus yang melibatkan anggota kepolisian sendiri. Dan untuk urusan penegakan hukum itu, Timur akan senantiasa terbuka dengan kritik dan respons dari masyarakat.

Jika terpilih sebagai Kapolri, Timur akan bergumul dengan begitu banyak masalah besar, yang penuntasannya ditunggu publik. Sejumlah kasus itu antara lain, skandal Bank Century, rekening gendut sejumlah perwira kepolisian dan sejumlah kasus lain.

Ditanya soal janjinya menuntaskan kasus Bank Century, Timur menjawab diplomatis bahwa  polri telah bertindak sesuai kewenangannya. "Polisi fokus pada tindak pidana perbankan sedangkan tindak pidana korupsi menjadi wewenang KPK dan Kejaksaan Agung," katanya.  Namun, Timur tidak menjelaskan secara rinci apa jurus ampuhnya menuntaskan kasus itu.

Batu sandungan bagi Timur dalam pencalonan ini adalah kasus penembakan sejumlah mahasiswa dalam unjuk rasa di Universitas Trisakti, Mei 1998. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Kontras mempersoalkan kasus ini, sebab saat itu Timur menjadi Kapolres Jakarta Barat, tempat  prahara itu terjadi.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) melansir bahwa Timur pernah dipanggil komisi itu, tetapi dia berhalangan hadir. Itu sebabnya, orang ramai mempersoalkan komitmennya dalam penegakan hak asasi manusia.

Soal kasus Trisakti, dalam uji kelayakan yang digelar hingga Kamis malam  itu, Timur menjawab bahwa tugas Kapolres adalah mengamankan wilayah. "Untuk taktik dan strategi bukan wilayah saya. Itu (perintah) dari atas," jelas Timur.

Seperti menjawab kritik yang dilontarkan sejumlah aktivis Ham, Timur menegaskan bahwa  penuntasan kasus kerusuhan Mei 1998  sudah melewati proses yang panjang. Tim pencari fakta sudah pula dibentuk dan bekerja. Hasil kerja  tim pencari fakta itu sudah dibahas dalam Panitia Khusus di DPR. Kejadian Mei 1998 itu, dia menambahkan , terjadi ketika pengadilan kasus dugaan pelanggaran Ham belum dibentuk.

Timur meneruskan bahwa apa yang dilakukan polisi saat itu bukanlah merupakan tugas pribadi. "Tetapi perintah. Dan institusi memiliki kewenangan untuk itu." Meski demikian, Timur mengaku sungguh menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengedepankan proses hukum dengan taat asas, taat hukum, dan etika.

Jika terpilih, posisi  Timur sebagai kepala kepolisian memang tidak mudah. Dia menuju pucuk, ketika masyarakat menunggu kesungguhan lembaga itu menuntaskan kasus rekening gendut yang menimpa sejumlah perwira.

Kerja serius polisi juga ditunggu untuk mengusut siapa pelempar kantor Majalah Tempo, yang diduga sejumlah kalangan terkait dengan laporan utama majalah ini soal rekening gendut itu. Soal kasus pelemparan itu, Timur menjelaskan bahwa semuanya masih dalam proses.

Sedangkan mengenai prosedur tetap (protap) tembak di tempat untuk mengatasi aksi massa, yang dikritik sejumlah kalangan sepekan belakangan, Timur Pradopo menjelaskan bahwa istilah itu hanya bahasa media massa saja. Menurutnya, polisi hanya akan bertindak tegas jika situasinya sangat mengancam.

Uji kelayakan dan kepatutan i ini dinilai tidak serius oleh sejumlah kalangan. Cuma formalitas belaka. "Ini hanya sandiwara, dagelan palsu belaka," kata Wakil Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida Alpasoni di gedung DPR, Jakarta, 14 Oktober 2010.

Penilaian itu dikemukan, setelah Indria dan sejumlah aktivis Kontras, mengamati jalannya uji kelayakan itu. Menurut dia, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh anggota Komisi III kurang berbobot. Begitu juga dengan jawaban Timur. "Terlihat sekali mereka tidak serius," kata dia. Karena terkesan formalitas belaka itu, Indria dan beberapa aktivis bergegas meninggalkan gedung DPR.

Janji Berantas Preman

Selain janji kinerja dan penegakan hukum di atas, Timur Pradopo juga berjanji mengungkap  sejumlah kasus menonjol yang terjadi belakangan ini. Kasus-kasus itu antara lain, terorisme di Sumatera Utara, kerusuhan yang berbau SARA di Tarakan, Kalimantan Timur, dan kerusuhan Ampera di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagai bentuk komitmen Polri, katanya, "Maka salah satu prioritas yang akan saya lakukan jika terpilih untuk memimpin Polri adalah pengungkapan kasus-kasus menonjol tersebut."

Timur berharap dengan mengungkap kasus-kasus itu diharapkan stabilitas keamanan dapat terjaga dan masyarakat akan merasa nyaman dalam beraktivitas. "Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap polri semakin meningkat."

Timur berjanji, jika terpilih maka salah satu prioritas kerjanya adalah pemberantasan para preman."Meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, illegal logging (pembalakan liar), illegal fishing (pencurian ikan), illegal mining (tambang liar), human trafficking (perdagangan manusia), dan korupsi," kata Timur.

Timur menegaskan bahwa pada prinsipnya program ini merupakan lanjutan dari program Kapolri sebelumnya. Program pemberantasan para preman harus dilanjutkan karena secara nyata telah meresahkan dan merugikan perekonomian negara.

Tindakan anarki para preman di berbagai tempat, tegas Timur, sudah keterlaluan dan menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Hal ini tidak bisa dibiarkan dan polisi tidak boleh kalah dalam menghadapi preman. "Tidak boleh ada lagi orang-orang yang seenaknya membawa senjata api dan senjata tajam yang bebas berkeliaran di jalan raya lalu berbuat anarki semaunya," kata dia.



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,071 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org