Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Komjen Timur Pradopo Diuji DPR Hari Ini

Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 14 Oktober 2010

Ferdinan - Okezone

 

JAKARTA - Komisi Hukum DPR hari ini menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo. Kemungkinan pengujian yang akan digelar terbuka ini berlangsung hingga malam hari.

"Fit and proper test dimulai pukul 11.00 WIB," kata Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy kepada okezone, Rabu, (13/10/2010) malam.

Uji kepatutan dan kelayakan akan dilangsungkan di ruang rapart Komisi III di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta.

Seperti diketahui, Timur resmi diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri pada 5 Oktober lalu.

Kemunculan nama Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri ini cukup mengejutkan lantaran dua nama yakni Komjen Nanan Sukarna dan Komjen Imam Sudjarwo disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti BHD.

Sepekan setelah namanya masuk ke DPR, Komisi Hukum membentuk tim kecil yang diketuai Tjatur. Tim ini bekerja dalam waktu singkat yakni dua hari untuk menelusuri rekam jejak Timur.

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), Selasa, 12 Oktober lalu, tim kecil mendengar masukan dan saran dari pegiat hak asasi manusia. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri secara tegas menyatakan penolakannya atas pencalonan Timur.

Alasan penolakan di antaranya Timur diduga terlibat kasus pelanggaran HAM saat tragedi Trisakti tahun 1998. Kala itu, Timur menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat. Selain itu, koalisi menganggap Timur gagal menuntaskan pengusutan sejumlah kasus saat memimpin Polda Metro Jaya.

Kasus yang belum tertuntaskan, menurut koalisi adalah peristiwa pelemparan bom molotov ke kantor Redaksi Majalah Tempo serta penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW).

Tak hanya itu, koalisi yang didalamnya terdapat lsm Kontras, Imparsial dan ICW ini menyayangkan langkah Timur yang berniat memberdayakan organisasi masyarakat untuk membantu pengamanan. Padahal dalam catatan koalisi, ormas yang akan diberdayakan yakni Front Pembela Islam (FPI) adalah ormas yang tercatat kerap melakukan tindakan kekerasan.

Sementara itu, dalam RDPU kemarin, tim kecil mengundang Komnas HAM, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK, kekayaan Timur hingga September 2010 Rp4,41 miliar. Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, pihaknya tidak menemui kejanggalan dalam LHKPN tersebut.

Ketua PPATK Yunus Hussein dalam paparan hasil analisisnya, menyebut tidak ada yang mencurigakan dari tiga rekening milik mantan Kapolda Jawa Barat ini. Total uang di tiga rekening itu hanya Rp78 juta. Yang menarik, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan Timur diduga bertanggungjawab dalam kerusuhan Mei 1998.

Komnas HAM telah melakukan pemanggilan terhadap Timur guna dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998, melalui surat tertanggal 19 Mei 2003, Nomor 067/SP/TPPM1998/V/2003. Namun Timur tidak memenuhi pemanggilan tersebut.

Sementara Ketua Kompolnas Djoko Suyanto menepis kabar bahwa pencalonan Timur terkesan mendadak. Menurut Djoko, pilihan Timur sudah dipertimbangkan Presiden SBY dengan memperhatikan masukan dari pihak terakhir.

Penelusuran rekam jejak Timur pun diakhiri kemarin sore dengan kunjungan tim kecil ke kediaman pribadi Timur di kawasan Bintaro, Tangerang, Banten. Di sana tim kecil bertemu dengan keluarga Timur untuk mengetahui sisi pribadi dari kehidupan rumah tangganya.

Apakah Timur lolos dengan mulus menjadi Kapolri atau melalui drama panjang di Komisi Hukum DPR hari ini? Kita tunggu saja.  
(ded)

 



Kasus terkait Tragedi Trisakti 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 383 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org