Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: DPR dapat tolak Timur

Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Kamis, 14 Oktober 2010
Oleh: Anugerah Perkasa
JAKARTA: DPR RI  dinilai dapat menolak kandidat tunggal Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Komjen Pol. Timur Pradopo karena diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM hingga tak mampu menuntaskan aksi kekerasan belakangan ini.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan 15 aktivis terkait dengan pencalonan tunggal Timur Pradopo oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Usman Hamid, Dewan Pembina Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mengatakan DPR harus mempertanyakan  keterkaitan Timur  yang diduga memiliki catatan pertanggungjawaban hukum untuk kasus Trisakti (1998), Mei (1998) dan Semanggi (1999).

"Dia harus menjelaskan alasan ketidakhadiran dalam proses penyelidikan di Komnas HAM, tahun 2002 lalu, sementara proses tersebut merupakan bagian dari pro justicia yang dilakukan oleh Komnas HAM," ujar Usman di Jakarta.

Menurut dia, DPR juga harus meminta penjelasan terhadap beberapa peristiwa penting yang menjadi perhatian publik, di bawah kendali kepemimpinan wilayahnya, seperti penganiayaan terhadap Tama L. Langkun, Aktivis ICW di Jakarta, pelemparan bom molotov ke kantor majalah Tempo, pembiaran ancaman dan intimidasi kepada jemaat HKBP di Bekasi dan  pembunuhan terhadap Eka Gunawan, pemilik perusahaan garmen terbesar di Asia Tenggara, PT Metro Garmen di Bandung.

Usman menyatakan DPR sebagai wakil rakyat harus mempertimbangkan masukan dari publik dan juga dari Kompolnas, Komnas HAM, PPATK dan KPK sebagai bagian tak terpisahkan dari seleksi dari calon Kapolri. Latar belakang Timur, lanjutnta, mengindikasikan tidaklayakan calon Kapolri, Komjen Pol. Timur Pradopo sebagai calon Kapolri.

“DPR dapat menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa DPR berwenang untuk menolak calon Kapolri dalam jangka waktu 20 hari sejak nama calon Kapolri diserahkan oleh Presiden ke DPR,” kata Usman.

Selain Usman, pernyataan itu disampaikan oleh aktivis lainnya yakni Ade Rostiana Sitompul, Anton Prajasto, Bambang Widodo Umar, Benny Susetyo, Chalid Muhammad, Danang Widoyoko, Johannyes Hariyanto, Hendardi,  MM. Bilah, Nursyahbani Katjasungkana, Sandyawan Sumardi, Siti Musdah Mulia, Teten Masduki,  dan Zoemrotin K. Susilo. (rni)


Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 652 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org