Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Keluarga Tervonis Mati Ramai-ramai ke Gubernur

Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Kamis, 14 Oktober 2010
BANDA ACEH - Tersiarnya surat Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, yang berisi permintaan pengampunan dari Yang Dipertuan Agung Malaysia, terhadap dua warga Aceh yang kini menghadapi hukuman mati di negara jiran tersebut, ternyata telah mendorong keluarga tervonis mati lainnya untuk meminta pengampunan yang sama.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, Asiah Uzia, bersama sejumlah keluarga yang anggota keluarganya juga terancam hukuman mati di Malaysia, Rabu (13/10) kemarin, dilaporkan ramai-ramai mendatangi Kantor Gubernur Aceh untuk bertemu dengan Gubernur Irwandi Yusuf.

Mereka diterima langsung oleh orang nomor satu di Aceh itu, di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Aceh. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Kontras bersama keluarga Ruslan alias Parlan bin Dadeh --yang kini juga terancam hukuman mati di Malaysia-- meminta kesediaan Gubernur Irwandi untuk memasukkan nama yang bersangkutan dalam surat permintaan pengampunan yang ditujukan untuk Yang Dipertuan Agung Malaysia itu.

Terkait masalah tersebut, Kontras Aceh juga mendesak Pemerintah Aceh untuk membentuk tim khusus guna memantau kinerja pengacara di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, yang dinilai tidak bekerja maksimal dalam mengadvokasi terpidana warga Aceh yang terancam hukuman mati itu. “Kerja pengacara yang disediakan pihak KBRI kita itu sangat tidak memuaskan,” kata Asiah Uzia.

Dia juga mengajukan permohonan pembentukan tim tripartit (tiga tim khusus, Pemerintah Aceh-Pusat-Malaysia) untuk menangani persoalan WNI asal Aceh yang tersangkut persoalan hukuman mati di Malaysia yaitu sebanyak 195 orang. “Setidaknya ada pembelaan hukum kepada warga kita itu pak, ya kalau pun tidak ada pengampunan minimal dikurangi hukumannya. Jangan sampai mereka dihukum gantung,” ujarnya.

Menurut Wakil Koordinator Kontras Aceh itu, berdasarkan hasil dari investigasi yang dilakukan Pemerintah Aceh pada 2007 lalu, ada 262 warga Aceh yang sedang menjalani hukuman di Malaysia. Dari jumlah ini, 195 orang di antaranya terancam hukuman mati, 8 orang sudah divonis mati. “Sedangkan sisanya yang juga didakwa melakukan pelanggaran kejahatan narkotika (dadah), tidak divonis hukuman mati,” katanya.

Bukan pekerjaan mudah
Menanggapi permintaan Kontras Aceh itu, Gubernur Irwandi Yusuf mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Yang Dipertuan Agung Malaysia guna meminta permohonan pengampunan hukuman bagi dua warga Aceh yang sudah divonis hukuman mati, yaitu atas nama Tarmizi bin Yacob dan Bustamam bin Bukhari. Ia juga berjanji akan memasukkan nama Parlan bin Dadeh seperti yang diminta oleh keluarganya itu.

“Ini bukan perkejaan mudah karena menyangkut narkotika. Kalau sudah menyangkut ini, negara Malaysia tidak bisa negosiasi lagi. Tapi, saya berusaha, jadi kita berdoa saja, semoga surat itu sampai ke Raja dan Raja mau mengampuninya. Saya sendiri sebenarnya paling benci dan menurut saya memang sebaiknya pengedar narkotika diberi hukuman berat,” kata Irwandi.

Dia mengatakan, Aceh sudah dicap tidak bagus gara-gara permasalahan ini. Kalau di Malaysia, warga Aceh dikenal sebagai pengedar ganja, begitu juga di tanah air. “Kini kita malah bukan dikenal dengan ganja saja, tapi juga peredaran sabu-sabu juga sudah beredar besar di daerah Aceh bagian Timur. Ini sangat memalukan dan menurut saya memang harus diberantas dan pelaku diberi hukuman berat,” pungkas Gubernur Aceh itu.(c47)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,048 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org