Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
DPR Lacak Rekam Jejak Timur Pradopo

Sumber: seputar-indonesia.com | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
JAKARTA(SINDO) – Komisi III DPR telah membentuk tim yang bertugas memverifikasi informasiinformasi yang berkaitan dengan calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo.


Hasil tim verifikasi ini akan menjadi bahan pertanyaan anggota Komisi III dalam fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap Timur yang dijadwalkan Kamis (14/10). Tim verifikasi mulai bekerja siang kemarin dengan bertemu sejumlah kelompok masyarakat,yakni keluarga korban Tragedi Trisakti dan Semanggi 1998–1999. ”Tim ini juga akan proaktif menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat,” kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Menurut Benny, masukan dari berbagai kelompok masyarakat penting untuk bahan anggota Komisi III untuk kemudian diklarifikasi kepada Timur.

Sebab, setiap anggota komisi berhak untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon. Dia menjelaskan, hasil rapat pleno Komisi III kemarin pagi menyepakati agar sebisa mungkin keputusan hasil fit and proper test melalui mekanisme musyawarah. ”Kalau (musyawarah) tidak dicapai, lobi dapat dilakukan. Kami sepakat untuk menghindari voting. Tapi kalau diambil, itu adalah jalan demokratis yang sah dan diatur dalam peraturan perundang- undangan,”tutur Benny. Ketua tim verifikasi,Tjatur Sapto Edi, tidak menampik bahwa pihaknya juga akan menghimpun informasi untuk mengonfirmasi isu soal kasus Trisakti dan Semanggi.

Tjatur mengatakan, tim akan bertemu dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS),Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). “Yang penting, Keputusan Komisi III nanti adalah keputusan valid yang didasarkan data-data yang lengkap,” katanya. Tjatur akan mengundang sejumlah pihak lain seperti Komisi Pemberantaan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).”Rencananya kami mengundang hari Rabu (13/10),”katanya. Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin mengatakan, pihaknya juga akan menelusuri halhal berkaitan dengan Timur,misalnya melalui surat-surat masyarakat yang masuk ke Komisi III. ”Ada beberapa masukan (informasi) menyangkut beliau (Timur),” ujarnya.

Sayangkan Pencalonan Timur

Sementara itu, belasan keluarga korban tragedi Trisakti dan Semanggi 1998–1999 kemarin melakukan aksi simpatik dengan berkumpul di depan Gedung Nusantara II DPR. Dalampernyataansikapnya,mereka menyayangkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yangmemilihKomjenPol TimurPradopo. Mereka menilai,penunjukan Timur merupakan wujud tidak sensitifnya Presiden terhadap kasus- kasus pelanggaran HAM berat. Mereka mengungkapkan, Timur merupakan salah satu pimpinan Polri yang memegang kendali salah satu komando pada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti 1998 dan Semanggi 1999.

Pada 1998, saat peristiwa Mei dan Trisakti,Timur menjabat Kapolres Jakarta Barat. Sedangkan saat peristiwa Semanggi II pada 1999,Timur menjabat Kapolres Jakarta Pusat. Orang tua salah seorang korban tragedi Semanggi, Sumiarsih, menolak Timur menjadi calon kapolri. Alasannya,pengusutan kasus yang merenggut puteranya akan semakin sulit terungkap.”Kalau Pak Timur terpilih,kami akan bimbang,” katanya. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri juga menyambangi Komisi III DPR. Kedatangan mereka untuk memberikan masukan kepada Komisi III terkait fit and proper test.

Koalisi itu terdiri dari KontraS, Indonesia Corruption Watch (ICW), Imparsial, LBH Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), dan Human Right Working Group (HRWG). Dalam pernyataan sikapnya, koalisi mempertanyakan keterkaitan Timur dengan kasus Trisakti, Mei,Semanggi,keberpihakan Timur dengan kelompok yang selama ini melakukan cara-cara kekerasan, kasus-kasus yang belum terungkap seperti penganiayaan aktivis ICW,dan pelemparan bom molotov ke Kantor Tempo.

Wakil Koordinator KontraS Indria Fernida meminta Komisi III untuk serius dan bijak dalam melakukan fit and proper test calon Kapolri. Dia juga akan menyampaikan sejumlah informasi sebagai masukan tentang calon Kapolri kepada Komisi III. (adam prawira)  


Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 492 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org