Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pemerintah Diminta Hapuskan Hukuman Mati

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Koalisi Hapus Hukuman Mati (KHHM) meminta pemerintah untuk meninjau kembali penggunaan hukuman mati. Hukuman itu dinilai tidak memberikan efek jera dan tidak sesuai dengan prinsip HAM.

"Kami dari Koalisi Hapus Hukuman Mati meminta kepada pemerintah untuk menghapuskan penggunaan hukuman mati. Hukuman tersebut tidak memberikan efek jera," ujar Anggota KHHM Papang Hidayat dalam jumpa pers, Minggu (10/10/2010).

Jumpa pers di Kantor Kontras, Jl Borobudur, Jakarta Pusat, itu digelar dalam rangka memperingati hari anti hukuman mati sedunia yang jatuh tepat pada hari ini. KHHM sendiri terdiri dari berbagai organisasi seperti Kontras, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Migrant Care, SBMI Imparsial, dan PBHI.

Papang menambahkan, selama ini konsep hukuman mati lebih banyak dipolitisir untuk mendapatkan perhatian publik. Selain itu, masyarakat Indonesia sendiri permisif terhadap hal ini.

"Seeorang yang tengah jatuh citranya atau membutuhkan popularitas biasanya mereka akan mengatakan akan tidak segan-segan menggunakan hukuman mati. Ya benar, popularitasnya akan naik karena masyarakat Indonesia kebanyakan permisif terhadap hukuman mati."

Di dunia internasional sendiri, negara yang mendukung pelaksanaan hukuman mati telah menurun jumlahnya. Berdasarkan data yang dihimpun KHHM, secara de jure tercatat 96 negara telah menghapuskannya. Sedangkan di tahun 2009 tercatat hanya 18 negara yang melakukan eksekusi mati.

"Hak untuk hidup adalah hak yang paling mendasar," katanya.

Hal senada diungkapkan Tomy Tobing dari LBH Jakarta. Menurutnya hukuman mati tidak menekan angka kriminalitas. Ia mencontohkan negara bagian Amerika Serikat yang menerapkan hukuman mati angka krimialitasnya masih tetap tinggi.

"Dari dua negara bagian Amerika Serikat yang memberlakukan hukuman mati, angka kriminalitas di dua negara itu tetap lebih tinggi dari negara yang lain," katanya.  

KHHM sendiri melihat beratnya suatu hukuman tidak berkorelasi langsung dengan kejeraan. Ada pun yang membuat orang jera adalah kepastian seseorang akan dihukum bila melakukan pelanggaran.

"Bukan kengerian hukuman yang membuat orang jera, tapi kepastian adanya hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan," ujar Riki Hidayat, anggota KHHM dari SBMI.

(nal/nal)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,270 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org