Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Vonis Mati Tiga WNI, Pemerintah tak Perhatian

Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta -Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyayangkan sikap pemerintah yang seolah abai terhadap tiga warga negara Indonesia yang divonis mati di Malaysia.

Ketiganya adalah Bustaman bin Bukhari, Tarmizi bin Yacob, dan Parlan bin Dadeh. Kontras menilai, peristiwa tersebut bisa sampai terjadi karena pemerintah tak menaruh perhatian dan tidak maksimal dalam menangani warganya yang dipidana mati.

“Data jumlah WNI terpidana mati juga masih simpang siur. Kedepannya, pemerintah harus memberi bantuan hukum pada semua WNI yang terancam vonis mati,” kata Kepala Biro Kontras Papang Hidayat saat dihubungi, Ahad (10/10).

Kontras juga menyoroti revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Menurut Papang, revisi tersebut justru sebuah kemunduran. “Karena dalam ketentuan yang baru, hanya memberi sekali peluang pengajuan grasi bagi terpidana mati,” kata dia.

Namun, Kontras memberi apresiasi pada pemerintah Indonesia, karena sudah hampir dua tahun tidak melaksanakan hukuman mati. “Pascareformasi, pada 2008 kan masih ada empat hukuman mati. Lalu pada 2009, masih sepuluh yang dieksekusi. Sedangkan hampir dua tahun terakhir, tidak ada lagi eksekusi mati. Ini perkembangan positif,” ujar Papang.

Di dunia internasional pun, Papang melihat ada perkembangan positif soal pelaksanaan hukuman mati. “Saat ini semakin banyak negara yang sudah meninggalkan hukuman mati di negaranya secara de jure,” jelasnya.

Ia berujar, sudah ada 96 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk segala jenis kejahatan, dan delapan negara menghapuskannya untuk jenis kejahatan biasa.

Sebelumnya pemerintah menyatakan tidak akan menghapus hukuman mati dari sistem peradilan di Tanah Air. Meskipun Indonesia telah ikut meratifikasi konvensi hak asasi manusia internasional, hukuman mati masih dinilai perlu untuk mencegah munculnya tindak pidana ekstrim yang berdampak luas bagi orang lain.

"Begitu hukuman mati ditiadakan, mungkin perkara-perkara berat lebih banyak muncul. Sedangkan sudah ada hukuman mati saja tidak takut, apalagi tidak ada hukuman mati," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar di Jambi, kemarin (9/10) siang.

ISMA SAVITRI | MAHARDIKA SATRIA HADI



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 936 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org