Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
TIM BARU KOMNAS HAM HARUS BEKERJA OPTIMAL UNTUK MENYELIDIKI PERISTIWA KEKERASAN DI POSO

Tgl terbit: Rabu, 04 Oktober 2006

TIM BARU KOMNAS HAM HARUS BEKERJA OPTIMAL  UNTUK MENYELIDIKI PERISTIWA KEKERASAN DI POSO

Pokja Poso kembali mendesak Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Poso. Komnas HAM harus mendorong terbentuknya Tim Pencari Fakta Independen untuk menyelidiki berbagai peristiwa kekerasan yang terus berlangsung di Poso dan Sulawesi Tengah sejak 1998 hingga sekarang.

Kami menilai bahwa Komnas HAM tidak bekerja secara efektif di Poso. Hingga hari ini telah dibentuk 3 tim untuk melakukan pemantauan maupun penyelidikan di sana. Tim pertama pada tahun 2001 yang diketuai oleh BN Marbun melakukan kunjungan ke Poso, bersamaan dengan perisitiwa penculikan di Toyado. BN Marbun melihat secara langsung iring-iringan jenazah pada saat ditemukan. Namun tidak ada tindak lanjut dari tim tersebut.  Atas desakan masyarakat pula, pasca penembakan Pendeta Susianti 2004, dibentuk tim kedua yang diketuai oleh Ahmad Ali. Hasil dari pemantauan tersebut sangat mengecewakan karena hanya berupa klipping koran dan laporan dari aparat penegak hukum di Sulteng, tanpa ada pemantauan lebih mendalam dari masyarakat.

Ketidakjelasan kinerja Komnas HAM bagi upaya pemenuhan hak-hak masyarakat maupun penyelidikan atas kekerasan di Poso kembali mendorong masyarakat mendesak Komnas HAM untuk menjalankan fungsinya. Di awal tahun 2006, Komnas HAM membentuk kantor perwakilan di Palu yang hanya melakukan kerja-kerja pemantauan.

Kami melihat bahwa Komnas HAM tidak melakukan upaya yang cukup serius dalam menyikapi meningkatnya kekerasan akhir-akhir ini, termasuk tidak adanya pernyataan politik Komnas HAM dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap Fabianus Tibo dkk pada September lalu.

Berdasarkan pertemuan terakhir dengan Komnas HAM, akhirnya Komnas HAM membentuk tim baru yang beranggotakan Zumrotin K Susilo, Enny Suprapto dan Syamsudin yang berfungsi untuk menangani peristiwa Poso sesuai dengan kewenangan legal yang ada pada Komnas HAM, yang bekerja berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Kami mendesak tim baru Komnas HAM untuk bekerja secara efektif dan optimal, dengan melibatkan masyarakat secara penuh. Komnas HAM harus mengoptimalkan kewenagan dan fungsinya untuk menyelesaikan berbagai peristiwa kekerasan di Poso sejak tahun 1998 hingga saat ini.

Jakarta, 4 Oktober 2006


Kelompok Kerja Untuk Perdamaian Poso

Kontras, Imparsial, Praxis, Ikohi, Kalyanamitra, LBH Apik, IKOHI,
LPSHAM Sulteng, Kontras Sulawesi, HPA Poso, Crisis Centre GKST Sulawesi Tengah,
Jari Sulawesi Tengah, ICW, PBHI, KPPA Sulteng, YMPP,YPR Palu, SKPHAM Sulteng



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,246 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org