Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SBY Batal ke Belanda
Penolakan Tuntutan RMS Tidak Membatalkan Kewajiban Pemerintah

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Ismunadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Meski Pengadilan Belanda menolak tuntutan Republik Maluku Selatan (RMS) untuk emnangkap Presiden SBY, bukan berarti menggugurkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seperti disebutkan dalam tuntutan tersebut. Dengan demikian pemerintah masih punya kewajiban untuk mengusut dugaan tersebut.

"Penolakan itu tidak menggugurkan kewajiban pemerintah untuk tidak melakukan penyiksaan dan penghukuman terhadap mereka yang melakukan penyiksaan," ungkap Koordinator Kontras, Harris Azhar dalam konprensi pers bersama Human Right Working Group di sekretariat Kontras, Jakarta, Rabu (6/10/2010).

"Kenapa? Karena ada kewajiban konstitusi untuk itu," tegasnya didampingi Choirul Anam, Wakil Direktur HRWG.

Harris menjelaskan, pembatalan kunjungan kenegaraan SBY merupakan tindakan merugikan kepentingan publik Indonesia. Harusnya SBY menyikapi proses hukum yang diajukan tokoh Republik Maluku Selatan di Belanda dengan tindakan hukum lainnya. Seperti menunjuk pengacara atau pembela yang kredibel untuk menjawab dan mengikuti proses hukum yang sudah dimulai di Den Haag, Belanda.

"Gugatan atas pelanggaran HAM khususnya penyiksaan yang dilayangkan kepada Presiden di Pengadilan di Belanda merupakan tindakan yang harus dihormati, baik oleh pemerintah Indonesia dan Belanda. Tidak boleh ada intervensi apa pun pada proses pengadilan tersebut," kata Harris.

Menurutnya, gugatan hukum itu muncul akibat rangkaian pembiaran praktik kekerasan oleh pemerintah atau impunitas. Jika tidak ada impunitas, Harris yakin gugatan tersebut tidak akan ada pula.

Dalam gugatan RMS, sekiranya SBY membentuk tim investigati. Dan jika ditemukan fakta dan bukti yang kuat maka harus diproses melalui pengadilan yang fair dan kredibel.

"Jika tidak maka mekanisme internasional akan selalu menjadi ancaman. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan pada 1998," imbuhnya.(*)


Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,101 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org