Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
JATUHNYA HUKUMAN MATI TIBO, DA SILVA DAN RIWU, PENGABAIAN PEMERINTAH TERHADAP HAK-HAK KELUARGA, DAN REAKSI PASKA HUKUMAN MATI

Tgl terbit: Jumat, 22 September 2006

JATUHNYA HUKUMAN MATI TIBO, DA SILVA DAN RIWU,
PENGABAIAN PEMERINTAH TERHADAP HAK-HAK KELUARGA,
DAN REAKSI PASKA HUKUMAN MATI

Kami menyatakan prihatin dengan tetap dijatuhkannya hukuman mati terhadap Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu pada Jum’at dini hari, 22 September 2006. Ketiganya dijatuhi hukuman mati berkaitan dengan keterlibatan dalam berbagai kasus dalam konflik Poso pada 2000-2001. Hukuman mati ini mengabaikan beberapa pertimbangan penundaan dan penghapusan hukuman mati dari berbagai kalangan dan fakta-fakta bahwa proses hukum terhadap ketiganya juga sarat dengan kepentingan dan tekanan politik.

Hukuman mati terhadap ketiganya juga jelas bertentangan dengan Konstitusi yang menyatakan bahwa, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi dihadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” (Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945). Jaminan hak hidup (rights to live) sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) tersebut juga dkuatkan dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikiasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Selain ketiganya, tercatat 31 orang terpidana mati yang proses hukumnya telah final dan tinggal menunggu eksekusi, termasuk 3 tersangka pelaku Bom Bali I, Imam Samudra, Amrozi dan Ali Gufron. Sejak Januari-Maret 2006, tercatat 13 orang dalam proses hukum yang dituntut dengan hukuman mati.

Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu merupakan saksi-saksi penting dalam konflik Poso, sehingga jatuhnya hukuman mati terhadap ketiganya menyebabkan ‘gelap’nya upaya memaksimalkan proses hukum, termasuk mengungkap keterlibatan negara dalam konflik Poso.

Menjelang dan paska jatuhnya hukuman mati terhadap Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu, pemerintah juga telah mengabaikan beberapa hak-hak terpidana mati dan keluarganya yang meliputi: 1). Hak terpidana untuk mengajukan grasi untuk keduakalinya pada 10 November 2007, terhitung 2 tahun sejak ditolaknya grasi pertama pada 10 November 2005 lalu. Hak ini diatur dalam UU No 22 Tahun 2002 Tentang Grasi; dan 2); Permintaan-permintaan terakhir para terpidana mati dan keluarganya untuk melakukan prosesi penguburan jenazah, dimana negara dapat menyerahkan prosesi tersebut kepada keluarga. (yang diperbolehkan dalam UU No 2/Pnps/1964, Bab II; 15; 1 dan 2)

Jatuhnya hukuman mati terhadap Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu  telah memicu beberapa reaksi di Sulawesi Tengah (Palu, Poso, Tentena) dan Nusa Tenggara Timur (Atambua dan Kupang). Sinyal akan terjadinya reaksi masyarakat tersebut sudah muncul sejak beberapa bulan lalu ketika pemerintah memutuskan tetap akan melakukan eksekusi terhdap ketiganya. Namun pemerintah memandang remeh aspirasi publik tersebut, sehingga meledak paska eksekusi.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, kami menyatakan:

1.
Pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka kepada publik atas eksekusi terhadap Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu, mengingat bahwa yang bersangkutan merupakan saksi kunci kerusuhan Poso dan memiliki hak untuk mengajukan grasi untuk kedua kalinya yang melanggar konstitusi dan UU yang berlaku di Indonesia
2.
Pemerintah harus menghapus hukuman mati sebagi bentuk pelaksanaan konstitusi UUD 1945 dengan mencabut hukuman mati dari produk-produk hukum Indonesia dan meninjau ulang seluruh dakwaan jaksa dan putusan pengadilan yang menentapkan hukuman mati. Langkah tersebut juga dapat dilakukan dengan menjamin diterimanya grasi yang diajukan para terpidana dan membuat moratorium hukuman mati dan meratifikasi protokol tambahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
3.
Pemerintah harus bertanggungjawab terhadap munculnya ekses-ekses dari dipaksakannya pelaksanaan eksekusi terhadap Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu. Dilaporkan juga beberapa reaksi juga muncul sebagai akibat mobilisasi aparat Kepolisian dan TNI yang berlebihan di wilayah Sulawesi Tengah.

akarta, 22 September 2006
Kontras – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Imparsial – The Human Rights Monitor
HRWG – Human Rights Working Group
YLBHI – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
SHMI – Suara Hak Asas Manusia Indonesia
PBHI – Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia
IDSPS – institute for Defense, Security and Peace Studies (Institut Untuk Studi Pertahanan, Keamanan dan Perdamaian)



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,063 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org