Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Anggota DPR dari Demokrat M Nasir Diadukan ke Badan Kehormatan

Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat M Nasir dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR atas kasus penganiayaan sopirnya Fujio Nipponsori. Badan Kehormatan DPR masih melindungi M Nasir sampai tuduhan tersebut terbukti.

Adalah kuasa hukum Fujio, Ki Agus Ahmad dan Nurkolis Hidayat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Sinung Karto (Kontras) yang melaporkan M Nasir kepada Badan Kehormatan DPR, Selasa (28/9). Fujio sendiri tak boleh mendatangi Badan Kehormatan DPR oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atas pertimbangan keselamatan. Sebelumnya Nasir telah dilaporkan ke polisi.

Nurkolis  menjelaskan, M Nasir telah melakukan penganiayaan kepada Fujio atas tuduhan mencuri uang Rp50 juta. Tindakan anggota Komisi IX DPR ini dituding telah melanggar hukum pidana, kode etik dan tata tertib MPR/DPR/DPD dan DPRD. "Tapi silahkan Badan Kehormatan DPR yang melihat. Kami serahkan sepenuhnya fakta-fakta," kata Nurkolis.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPR RI Gayus Lumbuun menegaskan pihaknya hanya menerima laporan tersebut secara resmi dan akan merapatkannya. Tapi laporan hari ini hanya merupakan proses etika, bukan peradilan. "Aduan kami terima. Kami tidak mau dianggap punishment. Jadi, Badan Kehormatan harus idealis dan seimbang. Melindungi anggota dewan dan menghukum anggota dewan," ujar Gayus.

Gayus menerangkan, Badan Kehormatan DPR mempunyai tata cara memproses anggota dewan. Tapi yang harus dicatat, anggota Badan Kehormatan tidak boleh mencampuri suatu kasus sebelum digelar rapat Badan Kehormatan DPR. "Hari ini kami terima hanya untuk fasilitasi karena sebenarnya tugas sekretariat. Saya fasilitasi agar cepat," tandas Gayus.(Andhini)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 511 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org