Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Diduga Aniaya Sopir, Diadukan ke BK

Sumber: jawapos.com | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
JAKARTA - Para wakil rakyat harus menjaga sikap dan tindakan tidak hanya saat bersidang. Tindakan kekerasan di luar aktivitas sebagai anggota dewan pun bisa dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Seperti yang kini dialami anggota Komisi IX Muhammad Nasir. Dia terancam diberhentikan secara tidak hormat dari Senayan.

Politikus dari Partai Demokrat itu diadukan ke Badan Kehormatan (BK) DPR oleh LBH Jakarta bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Nasir yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) II Riau itu diduga menganiaya sopirnya, Fujio Nipponsori Achmad Harun, 17 September 2010.

''Penganiayaan tersebut bukan hanya pelanggaran hukum pidana, tapi juga pelanggaran kode etik anggota dewan,'' kata Ketua LBH Jakarta Nurkholis Hidayat di gedung DPR kemarin (28/9). Turut mendampingi, Ki Agus Ahmad (LBH Jakarta) dan Sinung Karto (Kontras). Mereka hadir selaku kuasa hukum Fujio yang saat ini sudah dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

''Kami sudah berkoordinasi dengan LPSK. Fujio tidak bisa datang, terkait kepentingan perlindungan. Ini sudah protap LPSK,'' jelas Nurkholis.

Dalam laporan yang diserahkan LBH Jakarta dan Kontras ke BK, disebutkan bahwa sekitar pukul 14.00, Nasir menampar Fujio hingga lima kali dan sekali memukul kepala bagian belakang. Nasir menuduh Fujio telah mencuri uangnya Rp 50 juta.

Menurut Nurkholis, Fujio yang terus didesak untuk mengaku kembali dianiaya Muhajidin Nur Hasim, kerabat Muhammad Nasir. Fujio dipukul Hasim dengan menggunakan alat ring baja yang melingkari jari-jari tangan. Pukulan itu mengakibatkan empat gigi Fujio copot dan darah mengucur. ''Kami menduga Nasir secara pasif telah merestui pemukulan itu,'' kata Nurkholis.

Meskipun proses hukum tengah berlangsung di Polda Metro Jaya, Nurkholis menyatakan BK tidak perlu menunggu hingga ada putusan dari lembaga penegak hukum.

''Silakan BK melihat apa yang terlanggar dari kode etik. Kami serahkan fakta-faktanya,'' ujar Nurkholis. Surat aduan beserta laporan kronologi peristiwa penganiayaan tersebut diterima langsung oleh Ketua BK Topane Gayus Lumbuun.

Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustofa mengatakan, pihaknya menanggapi serius kasus tersebut. Bahkan, dia sendiri menjadi anggota tim internal yang dibentuk untuk mengklarifikasi semua pihak terkait. ''Siapa pun yang bersalah, kalau memang itu terbukti secara hukum, tentu akan menerima sanksi.'' (pri/c4/tof)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 228 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org