Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Bursa Calon Kapolri
Kompolnas Didesak Umumkan Hasil Klarifikasi KPK & PPATK

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 21 September 2010
Jakarta - Pihak Istana baru akan menyerahkan nama calon Kapolri kepada DPR. Sebelum hal itu dilakukan, Kompolnas didesak untuk membuka hasil klarifikasi 5 lembaga yang digunakan untuk menyeleksi calon Kapolri.

"Kami meminta Kompolnas untuk segera mengumumkan secara terbuka hasil klarifikasi dari KPK, Komnas HAM dan PPATK sebagai prasyarat pencalonan yang definitif. Hasil klarifikasi dari Komnas HAM akan menunjukkan bersihnya calon dari pelanggaran HAM sekaligus sebagai warning atas ketertundukan insitusi Polri terhadap nilai HAM yang mulai dianut," kata Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida dalam rilis kepada detikcom, Selasa (21/9/2010).

Hasil klarifikasi KPK dan PPATK akan menunjukkan kualitas dan integritas calon dari rekening gendut, korupsi dan intervensi pengusaha hitam. Hasil verifikasi tersebut layak untuk disampaikan kepada publik sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui siapa calon yang layak untuk menjadi Kapolri.

"Penting dibuka sebuah proses formal dimana masukan dari masyarakat tempat para calon Kapolri ini pernah memimpin wilayah atau operasi untuk bisa dipertimbangkan. Sementara untuk menghindari politik dagang sapi di parlemen, maka DPR harus mempertimbangkan hasil temuan lembaga independen ini," jelasnya.

Indria menduga ada upaya politisasi terkait pencalonan Kapolri. Indria tak ingin upaya yang telah dilakukan Kompolnas sia-sia karena tekanan politik.

"Kami menengarai adanya upaya politisasi dari banyak pihak, yang jika dibiarkan justru akan mengibiri peran Kompolnas atau bahkan mendelegitimasi proses yang sedang berjalan,"

Indria menjelaskan, bahwa cita-cita pemolisian demokratik yang dianut Polri saat ini harus dibuktikan dengan sikap responsif Polri terhadap masukan dan ekspektasi publik. Melalui terlibat dalam proses seleksi Kapolri ini.

"Meskipun peran publik ini tidak diatur dalam UU atau mekanisme formal yang ada, namun hal ini merupkan prinsip yang esensial dalam gagasan pemolisian demokratik," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden SBY mengatakan nama-nama calon Kapolri akan diklarifikasi oleh 5 lembaga. Mereka yakni KPK, PPATK, Komnas HAM, Dirjen Pajak dan BIN. Proses klarifikasi tersebut selama ini dilakukan oleh Kompolnas untuk melihat rekam jejak calon Kapolri.

(ape/irw)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 768 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org