Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pengganti Hendarman Diminta Tuntaskan Kasus Priok

Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta - Keluarga korban kerusuhan Tanjung Priok yang tergabung dalam wadah Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) berharap Jaksa Agung yang akan menggantikan Hendarman Supandji berasal dari nonkarir. Mereka berharap Jaksa Agung yang baru itu nantinya dapat melanjutkan penuntasan kasus kerusuhan Tanjung Priok.


"Kami menilai Jaksa Agung dari karir itu selalu bermasalah dan justru menghambat penyelesaian kasu-kasus pelanggaran HAM," kata Ketua IKKAPRI Beni Biki dalam konferensi pers "26 Tahun Kasus Tanjung Priok" di kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta, Selasa (14/9).

Beni mengatakan, pergantian Jaksa Agung yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mewujudkan komitmennya menuntaskan segala kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Kasus kerusuhan Tanjung Priok adalah satu contohnya.

Hal senada diungkapkan Muhammad Daud, Staf Pemantauan Impunitas KontraS. Menurutnya, Jaksa Agung baru haruslah sosok yang mempunyai komitmen serius dan berintegritas untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat sekaligus memperbaiki institusi kejaksaan agung dari dalam. Meski tidak bisa mencuci bersih Kejaksaan Agung, kata Daud, paling tidak Jaksa bisa sedikit melakukan perbaikan.

Menurut Kepala Biro Litbang KontraS Papang Hidayat, proses hukum atas kasus kerusuhan yang terjadi tahun 1984 silam itu belum final, meski pengadilan HAM ad hoc telah selesai tahun 2003-2005. Sebab, logika dakwaan jaksa penuntut umum ketika itu sangat minim, sehingga tidak dapat menjerat seorang pelaku pun. "Seharusnya bisa didakwa ulang dengan tuntutan berbeda," kata Papang.

Melalui momentum pergantian Jaksa Agung, ia berharap ada keadilan bagi para korban dan keluarga korban. Menurut dia, penyelesaian kasus Priok masih sangat terbuka lebar dan pengadilan baru juga sangat terbuka. Tersangka baru bisa diseret ke pengadilan, atau tersangka lama bisa kembali diseret dengan dakwaan dan bukti baru. "Semuanya tergantung Jaksa Agung baru," ucap dia.

Wanma Yetti, keluarga korban, dalam kesempatan itu juga angkat bicara. Bapaknya, Bachtiar bin Johan, hilang dalam kerusuhan Priok dan hingga kini belum jelas keberadaannya. Ia juga masih menunggu komitmen Jaksa Agung yang baru untuk menyelesaikan kasus ini. Ia menilai semua kasus pelanggaran HAM adalah tanggung jawab Presiden dan Jaksa Agung yang baru. "Tanggal 20 Oktober nanti kami akan menunggu komitmen Presiden SBY dan Jaksa Agung menangani kasus Tanjung Priok," kata Yetti.

MAHARDIKA SATRIA HADI


Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 560 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org