Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Bongkar Kasus Priok, Keluarga Korban Datangkan Saksi Baru

Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 15 September 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta - Keluarga korban tragedi Tanjung Priok yang terjadi tahun 1984 berniat mengangkat kembali kasus tersebut lewat jalur hukum. Adanya saksi-saksi baru yang mendatangi mereka diyakini dapat membawa kasus berdarah yang menewaskan 23 orang itu ke depan persidangan. "Salah satu saksi mengetahui proses penggalian makam yang ternyata digunakan untuk menguburkan para korban tewas," kata Wanma Yetti, Sekretaris Jenderal Ikatan Orang Hilang (Ikohi) dalam gelar pers 26 Tahun Kasus Tanjung Priok di kantor KontraS, Selasa (14/9).


Yetti, yang bapaknya menjadi korban hilang dalam kerusuhan Priok, mengatakan, saksi-saksi lainnya adalah korban dan keluarga korban yang dulu menerima suap dari proses perdamaian (islah) yang ditawarkan pelaku kerusuhan. Ketika persidangan kasus itu, mereka belum menjadi saksi. Mereka kini berubah pikiran dan tergugah untuk menuntaskan kasus yang turut menjadikan mereka sendiri atau anggota keluarga mereka menjadi korban. 

Proses islah itu sendiri, kata Yetti, diawali dengan pemangilan para korban dan keluarga korban ke kantor Babinkum TNI. Jumlahnya sekitar 85 orang dari total korban mencapai 100 orang. Setiap keluarga korban diberi uang mulai dari Rp 500 ribu, dengan syarat mereka harus memberikan kesaksian di persidangan yang sifatnya melemahkan dakwaan yang diajukan jaksa. Ada pula di antara mereka yang diharuskan mencabut kesaksian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian. "Mereka menyatakan tidak disiksa, padahal sebenarnya disiksa. Mereka juga mengatakan selama berada di tahanan diperlakukan dengan baik dan dijamin, padahal yang terjadi adalah sebaliknya," ujarnya.

Jumlah nominal uang yang diterima para korban atau keluarga korban juga bisa meningkat sesuai dengan kapasitas mereka dalam meringankan dakwaan jaksa. "Kami sendiri ketika itu diiming-imingi uang Rp 10 juta untuk ibu saya membuka usaha. Tapi kami tolak. Saya lebih mempertanyakan keberadaan ayah saya yang hilang," ujar Yetti. Ia termasuk 15 orang yang menolak proses islah yang ditawarkan kepada mereka.

Menurut Staf Pemantauan Impunitas KontraS Muhammad Daud, adanya beberapa orang yang bersedia menjadi saksi baru untuk kasus Tanjung Priok dimulai awal tahun ini. Mereka mulai mendatangi KontraS dan menyatakan bersedia memberi kesaksian. KontraS sendiri sudah melaporkan adanya beberapa saksi baru ini ke Komisi Nasional Hak Aasasi Manusia, selaku pihak independen yang ditunjuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus Tanjung Priok. 

KontraS bersama Ikohi juga telah melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna meminta perlindungan atas saksi-saksi tersebut. Termasuk juga perlindungan terhadap para hakim jika kelak persidangan jadi kembali digelar. Namun, KontraS dan Ikohi belum bersedia merinci jumlah dan identitas para saksi yang dimaksud.

Kelak, jika Komnas HAM selesai mengkaji dan melakukan penyelidikan tentang para saksi baru berikut keterangan yang mereka sampaikan, lanjut Daud, Komisi akan meneruskan hasil penyelidikannya ke Kejaksaan Agung selaku badan yang berwenang menyidik dan melakukan penuntutan. Penuntutan bisa dilakukan terhadap tersangka baru, atau tersangka lama dengan dakwaan baru. "Kami menunggu komitmen Jaksa Agung untuk mengajukan tersangka baru. Beberapa nama bisa dimulai dari laporan yang diberikan Komnas HAM," ujarnya.

MAHARDIKA SATRIA HADI


Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 781 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org