Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras:
Calon Kapolri Harus Bebas Kepentingan Pengusaha

Sumber: gatra.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, calon Kapolri harus seseorang yang terbebas dari kepentingan pengusaha, serta mampu memberantas oknum polisi yang terlibat pengamanan sektor bisnis.

"Calon Kapolri harus berani meninggalkan andalan dari sektor bisnis untuk mengamankan jasa bagi cukong," kata Haris melalui telepon seluler, Minggu (19/9).

Haris menuturkan, calon Kapolri harus memiliki komitmen menghilangkan praktik "membekingi" pengusaha maupun sektor bisnis lainnya agar masyarakat dapat menerima Kapolri terpilih.

Andalan sektor bisnis bagi oknum Polri itu, kata dia, mulai dari pengamanan tempat usaha hingga menjadi eksekutor urusan bisnis bagi pengusaha hitam.

Haris menyebutkan, Kontras menerima beberapa kali laporan dari masyarakat terkait dengan adanya oknum polisi yang menjadi beking pengusaha batubara di wilayah Kalimantan Timur.

"Ada laporan itu, bahkan polisi terkait dugaan penganiayaan dalam urusan bisnis," ujarnya.

Koordinator Kontras juga menyatakan kepolisian harus memperbaiki kinerjanya guna memulihkan citra dan memiliki kepercayaan dari masyarakat.

Selain itu, Haris juga menekankan agar Kapolri baru konsisten membangun kepercayaan publik dengan cara meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia.

Kontras menginginkan kriteria calon Kapolri yang mempunyai integritas dengan tidak memiliki catatan hukum dan penanganan masalah sesuai prosedur.

Kemudian aksebilitas untuk mendapatkan kepecayaan dari masyarat, serta memiliki legitimasi, yakni mengerti tentang perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Setara Institue Hendardi menegaskan calon Kapolri harus mewaspadai kepentingan para pengusaha yang nakal.

"Calon Kapolri harus bisa mengendalikan kepentingan pengusaha hitam," ujarnya.

Hendardi menyatakan dua nama calon Kapolri yang kerap disebut-sebut, yakni Komisaris Jenderal Pol Nanan Sukarna sebagai calon terkuat dibanding Inspektur Jenderal Pol Imam Sudjarwo.

Hendardi beralasan Nanan sesuai dengan kebutuhan karena memiliki pengalaman dan kemampuan, serta gaya kemampuannya dinamis.

Sedangkan, Haris menyatakan pencalonan keduanya masih menimbulkan pertanyaan tentang pencapaian prestasinya.

"Jelas ada pertanyaan karena apa prestasi mereka," ujarnya.

Namun demikian, Haris mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengumumkan nama calon Kapolri yang akan diajukan kepada Komisi III DPR RI agar masyarakat mengetahui dan dapat memberikan masukan. [TMA, Ant]


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,119 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org