Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Tolak Calon Jaksa Agung dari Luar, Perilaku PJI Mirip Partai Politik

Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
Jakarta (SIB)
Ribuan anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menolak jaksa agung dari luar dan lebih memilih calon dari internal. Sikap para jaksa tersebut dinilai mirip seperti partai politik.
“Itu bukan jaksa, itu perilaku partai. Masa iya jaksa harus seperti itu,” kata pengamat hukum tata negara, Saldi Isra kepada detikcom, Jumat (18/9) malam. Saldi mengatakan, sikap para jaksa itu dianggap mendikte seorang presiden. Padahal sebagai abdi negara, jaksa tidak bisa mencampuri kewenangan presiden. “Mereka seolah digerakkan. Ada upaya tertentu yang resisten terhadap calon dari luar,” analisa Saldi. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Andalas ini mengatakan, sikap itu menunjukkan bahwa institusi kejaksaan sudah darurat perubahan. Muncul dugaan kalau kondisi di kejaksaan saat ini banyak yang memanfaatkan.
“Kita baca sebagai indikasi ketakutan kelompok tertentu yang ingin mempertahankan status quo. Presiden tidak boleh takut dan ragu, jangan ragu untuk memilih calon dari luar jika semakin ada perlawanan SBY harus membuktikan kalau dia tidak terganggu dengan itu,” tandasnya.
Dalam jumpa pers di Kejagung, Kamis (16/9), PJI menolak Jaksa Agung dari kalangan luar. Mereka meminta presiden memilih calon dari kalangan internal, Korps Adhyaksa. Sementara, publik sedang berwacana Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanjo untuk menjadi pimpinan KPK dan Jaksa Agung. Presiden SBY pun menyatakan, Jaksa Agung pengganti Hendarman Supandji tidak harus dari Kejaksaan.Namun akhirnya, PJI menyangkalnya. Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir Harahap menegaskan, 8 ribu jaksa hanya berharap Jaksa Agung dari internal. “Bukan menolak, tetapi memohon dari dalam, itu yang dari PJI,” kata Babul saat dihubungi detikcom.
Pengacara Inginkan Jaksa Agung dari Internal
Para pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menginginkan Jaksa Agung pengganti Hendarman Supandji berasal dari kalangan internal kejaksaan. Alasannya, orang luar juga tidak menjamin membawa perubahan bagi Korps Adhyaksa tersebut.
“Apa jaminannya dari luar bagus. Andi Ghalib dari luar, toh juga bermasalah,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Otto Hasibuan, dalam diskusi di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (18/9).
Menurut Otto, jaksa karier justru memiliki kemampuan teknis yang lebih, ketimbang orang luar. Ia bahkan berpendapat, pihak-pihak yang mendorong orang luar menjadi Jaksa Agung sama dengan menganggap jaksa yang ada tidak bisa dipercaya.
“Sama juga membiarkan ribuan jaksa tidak boleh berkarya lagi. Buat apa jaksa bekerja puluhan tahun kalau tidak bisa jadi Jaksa Agung,” kata Otto.Sementara itu aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, justru mendorong Jaksa Agung mendatang dari luar. Alasannya, diperlukan Jaksa Agung yang independen untuk membenahi internal Kejaksaan yang sedang carut marut.”Kalau disebut tidak aja jaminan dari non-karier, siapa dulu orangnya. Marzuki Darusman dari politisi, juga punya pencapaian yang jelas,” kata Usman.
Sikap 8 Ribu Jaksa Tolak Jaksa Agung dari Luar Diduga By Design
Muncul dugaan gerakan 8 ribu jaksa yang menolak calon jaksa agung dari luar karena ada yang menggerakan. Siapa itu? Tentunya pihak-pihak yang resisten terhadap perubahan di internal kejaksaan.
“Saya tidak percaya itu gerakan dari jaksa. Ini jelas membenturkan presiden.
Mestinya jaksa tidak boleh berlaku seperti itu,” kata pengamat anti korupsi, Saldi Isra saat dihubungi detikcom, Jumat (17/9).
Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang ini, perilaku jaksa yang menyatakan sikap seperti itu mengindikasikan ada pihak yang menggerakkan. Ia khawatir ada kelompok tertentu yang takut terhadap kehadiran calon jaksa agung dari luar.
“Apa seh di belakang itu semua. Mereka (jaksa) menunjukkan resistensi. Ada kekhawatiran orang luar masuk,” analisa Saldi.
Saldi mengatakan, sikap para jaksa dinilai tidak profesional. Ketakutan pihak tertentu sangat jelas terbaca dalam pernyataan sikap mereka.
“Itu adalah by design yang ingin mempertahankan status quo. Yang tidak ingin ada perubahan internal di kejaksaan,” tuding Saldi.
Dalam jumpa pers di Kejagung, Kamis (16/9), Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menolak Jaksa Agung dari kalangan luar. Mereka meminta presiden memilih calon dari kalangan internal, Korps Adhyaksa. Sementara, publik sedang berwacana Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanjo untuk menjadi pimpinan KPK dan Jaksa Agung. Presiden SBY pun menyatakan, Jaksa Agung pengganti Hendarman Supandji tidak harus dari Kejaksaan. Namun akhirnya, PJI menyangkalnya. Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir Harahap menegaskan, 8 ribu jaksa hanya berharap Jaksa Agung dari internal. “Bukan menolak, tetapi memohon dari dalam, itu yang dari PJI,” kata Babul saat dihubungi detikcom.(detikcom/g)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 383 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org