Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Calon Pimpinan KPK
BAMBANG WIDJOJANTO, Pernah Diancam Pistol Tentara

Sumber: suarasurabaya.net | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
suarasurabaya.net| BAMBANG WIDJOJANTO sempat menangis saat diwawancara ketika Panitia Seleksi (Pansel) KPK yang diketuai PATRIALIS AKBAR menanyakan bagaimana jika nyawa jadi taruhan saat bertugas sebagai pimpinan KPK. Saat ini namanya sudah ada di meja Presiden sebagai satu dari dua calon Pimpinan KPK.

Boleh dibilang karir hukum lulusan Universitas Jayabaya ini diabdikan untuk perlawanan terhadap korupsi. Dari penelusuran suarasurabaya.net di sejumlah portal berita internet, Lulus SMA, BAMBANG sempat kuliah rangkap: siang di Jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia dan malamnya di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, keduanya di Jakarta. Setelah ternyata ia tidak kuat menjalaninya sekaligus, sastra Belanda akhirnya ia lepas. “Karena tidak punya uang, pagi hari saya harus bekerja,” ucapnya.

Dia Memulai karir sebagai volunteer di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dua tahun kemudian ia ditugasi sebagai Direktur LBH Irian Jaya (1986). Banyak pengalaman sangat berkesan selama ia berada wilayah yang kini bernama Papua itu.

Dalam menangani kasus, ia semula memakai gaya Jakarta: begitu dapat pengaduan, langsung bikin surat dan mendatangi tempat kejadian. “Counter responnya luar biasa. Saya didatangi seorang komandan tentara. Dia langsung menaruh pistol di meja sambil berkata, ‘Jadi kamu mau apa?’ Saya syok juga saat itu,” aku suami dari SARI INDRA DEWI ini seperti dikutip Tempo.

Atas perjuangannya membela hak penduduk asli Papua, dia pernah mendapat Robert F. Kennedy Human Right Awards pada tahun 1993.

Pada tahun 1996, saat Indonesia di ambang reformasi, BAMBANG dipercaya menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Sampai kini dia juga dipercaya sebagai anggota Dewan Etik Indonesian Corruption Watch dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Perjuangannya dalam gerakan anti korupsi tidak hanya dilakukan dalam skala lokal nasional saja. Pada tahun 2008, dia bersama sejumlah LSM anti korupsi di Indonesia mendorong peserta Konferensi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) untuk memulai gerakan masyarakat sipil anti korupsi.

“Pemberantasan korupsi bukan hanya kerjaan negara dan pemerintah. Masyarakat sipil harus dilibatkan, apalagi di Indonesia, aparatur negara ini malah menjadi bagian dari masalah korupsi itu,” ujar BAMBANG seperti dikuti Jawa Pos 27 Juni 2008.(edy)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 594 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org