Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Bambang Widjojanto atau Busyro Muqoddas?

Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Sabtu, 28 Agustus 2010

VIVAnews – Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) akhirnya memilih dua nama calon komisioner untuk diajukan kepada Presiden sebelum kemudian dipilih oleh DPR RI.

"Dari tujuh calon yang mengikuti wawancara terbuka, akhirnya Pansel menempatkan dua orang, yaitu Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto," kata Ketua Pansel KPK dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar di Kantor Presiden, Jumat, 27 Agustus 2010.

Bambang, 51, adalah seorang pengacara, pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan merupakan pendiri Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir. Pada tahun 1993 pemegang gelar master hukum dari University of London, Inggris ini pernah diganjar Robert F. Kennedy Human Right Awards karena dinilai konsisten membela hak-hak warga Papua.

Adapun Busyro, 58, saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial (non aktif). Ia meraih gelar Magister Hukumnya dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan pernah menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Patrialis menjelaskan dua nama itu terpilih setelah mengikuti proses seleksi selama 3,5 bulan. Penyaringan meliputi beberapa tahap, mulai dari pembuatan makalah, assessment test, penelusuran rekam jejak, dan terakhir, wawancara.

Seleksi tahap akhir diikuti tujuh calon. Selain Bambang dan Busyro, lima lainnya adalah mantan Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Sutan Bagindo Fahmi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Irjen Pol. (purn) Chaerul Rasjid, advokat Melli Darsa, dan Ketua Kaukus Antikorupsi DPD RI I Wayan Sudirta.

Terpilihnya kedua nama itu dipandang positif. Sebelum ini, sejumlah lembaga antikorupsi mendesak agar yang diloloskan janganlah calon yang berasal dari unsur kepolisian atau jaksa. Itu karena kasus-kasus mafia hukum yang terungkap saat ini dipandang justru bersumber dari kedua institusi tersebut.

Jika disetujui Presiden, salah satu dari kedua calon itu akan dipilih oleh DPR untuk menggantikan Antasari Azhar, mantan Ketua KPK yang kini mendekam di bui setelah divonis bersalah dalam kasus pembunuhan berencana Nasrudin Zulkarnaen.

Panitia Seleksi sendiri menegaskan Bambang dan Busyro dinilai pantas untuk menggantikan posisi Antasari.

"Dua orang ini memiliki kemampuan, cara berpikir yang baik, konsisten, tidak takut menghadapi masalah besar, juga rekam jejaknya," kata Menteri Patrialis.

Selain itu, mereka dinilai memiliki ide baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Bambang, misalnya, menyatakan berencana membuat divisi baru yang bertugas untuk mengejar dan memaksimalkan pengembalian uang negara yang dikorupsi.

Integritas, integritas, dan integritas

Todung Mulya Lubis, salah satu anggota Panitia Seleksi, menyatakan dari penelusuran rekam jejak, Panitia Seleksi meyakini integritas mereka. “Dua itu yang the best,” katanya. "Keduanya relatif sangat bersih, punya integritas, tidak punya cacat yang bisa mengganggu jalannya kepemimpinan KPK."

"Syarat pertama itu integritas, syarat kedua integritas, syarat ketiga integritas. Itu yang paling penting," Todung menambahkan. "Tentu harus ada keberanian karena yang dikejar itu mafia hukum. Dia harus punya nyali lebih, setengah malaikat. Dua orang ini menunjukkan keberanian."

Pertimbangan lain, Todung menyatakan Panitia Seleksi tak ingin mengulangi kesalahan proses seleksi sebelumnya yang telah meloloskan Antasari. 

Todung juga menerangkan Bambang atau Busyro akan dipilih sebagai pemimpin KPK dengan masa bakti empat tahun. Dengan demikian, calon yang terpilih nantinya tidak akan mengikuti masa jabatan pimpinan KPK sekarang, 2007-2011. 

Dia menjelaskan kebijakan ini diambil menimbang proses seleksi memakan biaya yang tak sedikit dan juga untuk menjamin adanya kesinambungan pimpinan KPK. Todung berharap DPR akan menyetujui hal ini. 

Jimly tersingkir

Salah satu nama yang semula dianggap sebagai calon kuat adalah Prof. Jimly Asshiddiqie. Menurut Patrialis, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini gugur seleksi karena tersandung jawabannya saat wawancara.
 
"Pansel menginginkan kalau sudah wawancara final tidak boleh mundur. Jimly tidak terpilih terkait dua alasan itu," kata Patrialis.

Menjawab pertanyaan Pansel, Jimly menyatakan akan mengundurkan diri jika kemudian tidak dipilih sebagai Ketua KPK dan hanya menjabat sebagai Wakil Ketua. "Jimly ingin jadi Ketua KPK karena ingin melakukan perubahan luar biasa," kata Patrialis. "Yang menjegal Jimly adalah pernyataan Jimly sendiri."



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 500 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org