Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mempertanyakan Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran HAM Berat di Tanjung Priok

Tgl terbit: Rabu, 02 Februari 2005
Untitled Document

Press Release Kontras

No. 04/SP-Kontras/II/2005

Mempertanyakan Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran HAM Berat di Tanjung Priok

Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok didampingi KontraS mempertanyakan kembali tindak lanjut penanganan kasus Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984. KontraS menilai tidak ada kejelasan atas penanganan kasus tersebut setelah memasuki bulan ke-enam. Bahkan terkesan menunda-nunda. Tidak adanya kejelasan tindaklanjut ini mencerminkan Jaksa Agung bersikap setengah hati dalam menangani berkas Tanjung Priok.  

Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok telah berakhir Agustus 2004. Majelis Hakim membebaskan terdakwa Mayjen Sriyanto, Kasi Ops Kodim 0502 serta Pranowo,   Danpomdam Jaya. Hakim juga memutuskan Rudolf Butar Butar selaku Dandim 0502 Jakarta Utara selama 10 tahun serta Sutrisno Mascung beserta 10 orang bawahannya dari   Arhanudse Jakarta Utara selama 2-3 tahun penjara. Satu perkembangan penting bagi proses penegakan hukum di Indonesia, hakim juga memutuskan bahwa negara harus memberikan kompensasi kepada 13 orang korban dengan jumlah Rp. 1.015.500.000,-.

Namun, memasuki bulan ke †6 setelah putusan dijatuhkan, belum ada penjelasan atas perkembangan pelaksanaan kasus ini. Hal †hal ini berkaitan dengan :

  1. Tidak ada terdakwa yang ditahan, padahal 11 orang terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman.
  2. Belum ada kejelasan atas proses banding dan kasasi terhadap putusan minimal pelaku hingga putusan bebas. Padahal berdasarkan pasal 233 KUHAP,   banding harus segera diajukan 7 hari setelah putusan dijatuhkan. Ketidakjelasan pelimpahan berkas ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kekaburan waktu penyelesaian, seperti halnya kekaburan waktu penyidikan yang lalu.
  3. Belum ada realisasi atas kompensasi kepada korban. Padahal pemenuhan salah satu hak korban pelanggaran HAM ini harus segera diberikan. Bahkan semestinya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diberikan segera setelah tindak kejahatan terjadi.
  4. Korban telah menderita selama bertahun-tahun. Sehingga pemberian pemulihan hak terhadap mereka harus diberikan secara cepat dan layak.

Untuk itu, Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok serta Kontras mendesak Jaksa Agung untuk :

  1. Segera mengeluarkan surat perintah penahanan kepada terdakwa yang telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan.
  2. Segera menyerahkan memori banding dan kasasi terhadap terdakwa yang diputus minimal dan bebas.
  3. Segera merealisasikan putusan kompensasi kepada korban dan ahli warisnya.
  4. Segera menyusun dakwaan lanjutan untuk terdakwa baru. Hal ini dapat merujuk pada proses pemeriksaan sidang pengadilan ad hoc HAM.

Badan Pekerja,

Jakarta, 2 Februari 2005

Edwin Partogi

Kepala Bidang Operasional



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 4,139 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org