Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Dua TKI Divonis Mati, Pemerintah Gerilya Minta Pengampunan

Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan mengupayakan agar dua terpidana mati warga Indonesia di Malaysia mendapatkan pengampunan. Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Tatang B. Razak, mengatakan masih mempelajari soal itu.

"Akan kami kaji bagaimana cara mengajukan pengampunan itu," kata Tatang kepada Tempo melalui telepon selulernya kemarin. Ia akan membahas soal ini dengan pengacara yang telah disewa oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Kuala Lumpur, Malaysia.

Mahkamah Agung Malaysia pekan ini telah menetapkan vonis mati terhadap dua warga asal Aceh, yakni Bustaman bin Bukhari dan Tarmizi bin Yakub. Keduanya didakwa membawa ganja dalam jumlah besar. Di Malaysia, orang yang tertangkap membawa ganja 250 gram atau lebih dituntut hukuman mati. Eksekusi dilakukan dengan cara digantung.

Persoalan pekerja Indonesia di Malaysia beberapa kali memanaskan hubungan kedua negara. Dua kasus yang paling mendapat sorotan adalah penyiksaan terhadap Nirmala Bonat dan Ceriyati, yang bekerja sebagai pembantu.

Sejatinya, kata Tatang, terdapat hampir 400 warga Indonesia di negeri itu yang terancam hukuman mati. Kesalahan mereka karena membawa ganja sekitar 1-120 kilogram. Terakhir warga Indonesia yang dihukum mati terjadi pada 1994.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, yang dihubungi secara terpisah, menyatakan usulan kebijakan meminta pengampunan sudah disampaikan. "Akan kami pelajari. Akan dilihat celah yang bisa digunakan untuk pengampunan," ujarnya.

Desakan agar pemerintah menuntut pembebasan terhadap Bustaman dan Tarmizi juga disampaikan tiga lembaga nirlaba, yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), INFID, dan Migrant Care. Ketiga organisasi itu melansir data yang mengungkapkan terdapat 345 warga Indonesia terancam hukuman mati di Malaysia.

Dewan Perwakilan Rakyat tampak geram dengan lemahnya posisi tawar pemerintah dalam melindungi warga Indonesia di luar negeri. Seperti dilontarkan oleh anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri, Mahfudz Siddiq. "Bukan hanya dengan Malaysia, tapi termasuk di Timur Tengah," katanya.

Bahkan Wakil Ketua Komisi Pertahanan Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku baru tahu mengenai kabar itu. Ia meminta pemerintah meniru langkah yang pernah dilakukan mantan Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo, yang menelepon langsung Perdana Menteri Malaysia.

Ia juga mencontohkan pemerintah Australia, yang sampai saat ini meminta terpidana 20 tahun, Schapelle Leigh Corby, dipulangkan untuk menjalani hukuman di negaranya. "Harusnya pemerintah kita juga melakukan diplomasi agar bisa mendeportasi warga negara Indonesia yang terlibat masalah di Malaysia," ujar Agus.

Seperti Mahfudz, ia menyimpulkan pemerintah lemah dalam melindungi warga Indonesia di negara orang. Kondisi itu pun hingga saat ini, menurut dia, belum berubah. Ia juga menuding Jakarta menganggap Kuala Lumpur lebih kuat sehingga tidak berdaya.

Cornila Desyana | Dianing Sari | Faisal Assegaf


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 923 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org