Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
LSM Desak Pemerintah Serius Tangani 2 WNI Aceh

Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 20 Agustus 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta – Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat,  Migrant Care, Kontras dan Infid mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memperjuangkan pembebasan kasus 2 WNI asal Aceh yang divonis hukuman mati oleh Pemerintah Malaysia pada 18 Agustus lalu.

"Kita meminta pemerintah untuk segera melakukan proses diplomasi dengan pemerintah Malaysia agar bisa dilakukan pengurangan hukuman ataupun di ekstradisi . Jika memang harus dihukum mati lebih baik disini," ujar Haris Azis, Koordinator Kontras,  Jumat (20/8).

Haris menekankan bahwa pemerintah dalam kasus ini memiliki kewajiban penghormatan HAM bagi setiap WNI karena sudah dijamin di dalam konstitusi. "Tapi kalau pemerintah Indonesia gagal menghormati konstitusionalnya bagaimana nanti Malaysia bisa menghormati kita?,"tandasnya.

Wahyu Susilo dari INFID menyatakan, bahwa dalam kasus 2 WNI Aceh ini KBRI Malayasia terkesan menutupi kasus ini agar tidak terekspos ke publik selama masa sebelum dijatuhkannya vonis. "Yang dilakukan KBRI malaysia itu mengubur kasus ini, setelah divonis seperti ini baru meminta keringanan hukuman saya rasa ini sangat terlambat," katanya.

Pemerintah, lanjut Wahyu juga bersikap lamban dalam menangani kasus-kasus itu. "Kita lihat mereka tidak memberikan bantuan hukum yang maksimal dalam proses-proses peradilan seperti ini," ucapnya.

 Migrant Care menilai, hampir seluruh sektor pekerjaan TKI memiliki banyak masalah. "Sektor PRT misalnya mulai gaji tidak layak, perlakuan tidak baik, kekerasan, tidak adanya akses komunikasi dan lain-lain," kata Anis Hidayah, Direktur Migrant Care.

Lebih tegas Anis menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia cenderung sekedar 'lips service'. "Selama ini mereka baru reaktif kalau sudah terungkap baru semua membantu. Tapi yang kita inginkan itu mencegah agar itu tidak terjadi," ujarnya.

Migrant Care, Kontras dan Infid mencatat bahwa hingga saat ini terdapat 345 kasus WNI di Malaysia. Para WNI itu terancam divonis hukuman mati tapi hingga sekarang belum jelas kelanjutannya.

"Nasib mereka perlu diperjelas, apa betul mereka layak divonis hukuman mati. Dan kalaupun iya, hukuman mati itu harus ada keterbukaan, harus sudah dicek apakah semua hak mereka telah dipenuhi," kata Haris Azhar.

Untuk itu, ketiga organisasi itu juga mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri diplomasi politik serumpun dengan Malaysia. Mereka melihat bahwa diplomasi politik itu hanya merupakan ilusi dan harmoni semu saja.

Ririn Agustia



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,198 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org