Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Hukuman Gantung Dua WNI
Upaya Pemerintah Sudah Maksimal

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 20 Agustus 2010

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Upaya Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membantu warganya yang divonis hukuman mati, Bustamam bin Bukhari dan Tarmizi Yacob, di Malaysia sudah maksimal. Meskipun demikian, para terpidana hukuman mati dipersilakan mengajukan grasi kepada Yang Dipertuan Agung Kerajaan Malaysia.

Kepala Biro Hukum dan Humas Pemprov NAD Makmur Ibrahim, di Banda Aceh, Jumat (20/8) petang, mengatakan, upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov NAD sudah maksimal. Upaya hukum yang telah dilakukan, diantaranya menyewa pengacara lokal Malaysia, tidak membuahkan hasil.

Bustamam bersama Tarmizi Yacob terbukti menjual tiga kilogram ganja kepada informan polisi Malaysia pada awal April 1996 lalu. Dalam pengakuannya k epada tim hukum Pemprov NAD yang dikirim ke Malaysia beberapa waktu lalu, keduanya mengaku menjual ganja untuk membantu perjuangan Gerakan Aceh Merdeka.

Bustamam, dalam suratnya kepada juru bicara Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, Asiah Uzia, meminta bantuan dari gubernur NAD untuk melobi pemerintah pusat agar mau membantu proses pengurangan hukuman, dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup.

Makmur mengatakan, setelah dilakukan penelitian kembali terhadap berkas kedua warga asal Bireuen tersebut, kegiatan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjuangan GAM. Kegiatan itu murni untuk menjual ganja. "Tidak ada kaitannya dengan GAM," terangnya.

Dia menyatakan, Pemprov NAD tidak mungkin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan lobi untuk mengurangi hukuman kedua terpidana tersebut. "Sudah maksimal upaya kami," katanya.

"
Upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov NAD sudah maksimal. Upaya hukum yang telah dilakukan, diantaranya menyewa pengacara lokal Malaysia, tidak membuahkan hasil.
-- Makmur Ibrahim"


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,059 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org