Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Malaysia Vonis Mati 2 WNI
Ada 345 Orang Menunggu Eksekusi

Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
JAKARTA - Kedaulatan Indonesia di mata Malaysia tampaknya sudah sangat lemah. Indikasinya, minimnya perlindungan pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjerat hukum di Negeri Jiran. Pada Rabu (18/8) lalu, Mahkamah Agung Malaysia memberikan kado kemerdekaan RI dengan vonis hukuman gantung sampai mati kepada dua WNI asal Aceh yakni Bustaman bin Bukhari dan Tarmizi bin Yacob.

Keduanya telah mendekam di penjara Pokok Sena, Kedah, Malaysia sejak 1995. Mereka ditangkap Polis Diraja Malaysia (PDRM) karena terkait kepemilikan narkoba dan dituduh menjadi pengedar di kawasan Kedah.

Ironisnya, pemerintah RI terkesan cuci tangan dengan minimnya perhatian dan bantuan hukum kepada dua WNI tersebut. Karena itu, tiga Lembaga Swadaya Masyarakat yakni Migrant Care, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Internasional NGO Forum on Indonesia Development (Infid) mendesak pemerintah memerjuangkan pembebasan 2 WNI tersebut.

"Kami meminta pemerintah memroses diplomasi dengan Malaysia agar ada pengurangan hukuman atau ekstradisi. Jika harus dihukum mati lebih baik disini (Indonesia, Red)," ujar Koordinator Kontras Haris Azis ketika ditemui di kantornya Jumat (20/8) kemarin.

Haris menekankan, pemerintah wajib menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) WNI karena semua itu dijamin oleh konstitusi. Jika pemerintah tidak menghormati hak warganegara, maka dia yakin Malaysia tidak menghormati kedaulatan Indonesia. "Kalau pemerintah gagal menghormati konstitusionalnya bagaimana Malaysia bisa menghormati kita?" tanya dia.

Kepala Program Monitoring Infid, Wahyu Susilo menyatakan Malaysia terkesan menutup-nutupi kasus 2 WNI Aceh. Apalagi KBRI di Kuala Lumpur juga tampak seiya sekata dan menjaga agar berita ini tidak sampai ke Tanah Air sebelum dijatuhkan vonis. "Yang dilakukan KBRI malaysia adalah mengubur kasus ini. Setelah divonis baru meminta keringanan hukuman saya rasa ini sangat terlambat," katanya kecewa.

Data Migrant Care menyebutkan, saat ini ada 345 WNI yang sedang menunggu eksekusi mati di Malaysia. Karena itu, harusnya pemerintah tidak berpangku tangan dan memaksimalkan upaya perlindungan kepada WNI. Walaupun melakukan pelanggaran hukum sebanyak apapun, tapi WNI yang mayoritas TKI itu tetap warganegara yang berhak dilindungi.

"Coba lihat Australia dalam memperjuangkan warganya yang terjerat narkoba Schapelle Leigh Corby, mereka berupaya maksimal. Tapi Indonesia sama sekali tidak ada upaya membantu warganya sebagai tanggung jawab negara," kritik Wahyu. Menurut Wahyu pemerintah harusnya bisa bertindak dengan diplomasi. Meski WNI tersebut tersandung kasus berat seperti pembunuhan dan narkotika. "Harus dilihat bagaimana sistem pengadilan Malaysia itu berjalan. Pemerintah harus meminta eksaminasi," tuturnya.

Direktur Migrant Care, Anis Hidayah menilai, hampir semua sektor pekerjaan TKI di luar negeri memiliki banyak masalah. Untuk sektor PLRT saja banyak gaji yang tidak layak, perkosaan, kekerasan, tidak adanya akses komunikasi dan lain-lain. Walaupun pada TKI itu menyumbang devisa terbesar kepada negara namun kenyataannya perlindungan kepada mereka masih minim.

"Pemerintah cenderung lips service saja. Selama ini mereka baru reaktif kalau sudah terungkap baru semua membantu. Tapi yang kita inginkan itu mencegah agar itu tidak terjadi," ujarnya. Untuk itu, ketiga organisasi itu juga mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri diplomasi politik serumpun dengan Malaysia. Mereka melihat bahwa diplomasi politik itu hanya merupakan ilusi dan harmoni semu saja. (zul)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 151 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org